Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mengupayakan kemitraan internasional demi mendorong pertumbuhan sektor industri berbasis lingkungan. Terbaru, Pemkot membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Anhui, Tiongkok, yang ditandai dengan kunjungan delegasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anhui ke Balai Kota Samarinda pada Senin (5/5/2025).
Walikota Andi Harun menyambut langsung kunjungan tersebut dan menyatakan telah menerima undangan untuk melakukan kunjungan balasan ke Hefei—ibu kota Anhui—pada pertengahan tahun. Menurutnya, agenda ini merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi tingkat kota yang bertujuan menarik investasi asing, khususnya di bidang energi baru terbarukan dan industri manufaktur.
“Fokus kita membuka akses investasi yang selaras dengan potensi Samarinda sekaligus mendukung transformasi industri berkelanjutan,” ujar Andi Harun.
Diskusi antara kedua pihak mencakup peluang investasi pada sejumlah sektor prioritas, termasuk pengolahan limbah kelapa sawit dan minyak jelantah untuk produksi biodiesel (B35), pengembangan biogas, serta proyek pembangkit listrik tenaga sampah.
Selain itu, pihak Anhui menyampaikan ketertarikan mereka untuk membangun fasilitas perakitan crane pelabuhan di Samarinda, yang diperkirakan membutuhkan lahan seluas 50 hektare.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Samarinda telah menyiapkan kawasan Palaran sebagai lokasi pengembangan industri hijau. Wilayah ini telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai kawasan industri, sehingga memungkinkan percepatan realisasi investasi.
“Palaran sudah kami tetapkan sebagai zona industri. Bila lahan milik pemerintah terbatas, skema kerja sama dengan pemilik tanah swasta lokal menjadi alternatif solusinya,” jelasnya.
Konsep kerja sama yang ditawarkan bersifat terbuka. Selain jalur antarpemerintah (G2G), Andi Harun menyebutkan bahwa pihaknya juga memberi ruang bagi model kemitraan antarpelaku usaha (B2B) guna mempercepat eksekusi proyek.
Yang menarik, Walikota Andi Harun menegaskan bahwa kunjungan ke Tiongkok nantinya tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah hanya bertindak sebagai penghubung, sementara biaya perjalanan diharapkan ditanggung oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam delegasi.
“Kami ingin efisiensi. Delegasi cukup mengantongi izin dari Presiden. Selebihnya, pengusaha yang akan berangkat bisa mendanai sendiri,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Anhui memandang Samarinda sebagai kota dengan potensi besar dalam pengembangan energi ramah lingkungan di Kalimantan. Mereka mengklaim memiliki teknologi pengolahan sampah dengan kapasitas hingga 1.000 ton per hari, serta sistem konversi limbah kelapa sawit menjadi bahan bakar biodiesel.
Selain penjajakan dengan investor Tiongkok, Pemkot juga tengah memproses kerja sama serupa dengan pihak Malaysia dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Pemerintah menegaskan tidak akan mendominasi proses ini, melainkan berupaya memperluas peran pelaku usaha lokal.
“Kami ingin mendorong pelibatan dunia usaha. Bila memungkinkan, kerja sama ini bisa menjadi jalan lahirnya wirausaha baru dari Samarinda. Itulah target besarnya,” tutupnya. (R)