Timesnusantara.com — Samarinda. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya terhadap praktik pembangunan infrastruktur yang lemah dalam pengawasan. Menurutnya, jika proyek-proyek pemerintah dibiarkan berjalan tanpa kontrol ketat, maka risiko bencana sosial dan ekologis hanya tinggal menunggu waktu.
Pria yang akrab disapa Hamas ini menekankan bahwa lemahnya kontrol di lapangan tidak hanya berimbas pada kerusakan fisik infrastruktur, tapi juga dapat menghantam masyarakat yang berada di sekitar proyek.
“Kalau pengawasan dibiarkan longgar, jangan heran kalau yang jadi korban adalah rakyat dan lingkungan hidup. Ini harus jadi perhatian bersama,” ucapnya, Kamis (15/5/2025).
Hamas menyoroti sejumlah kasus di mana proyek pembangunan jalan, gedung, hingga kawasan industri dijalankan tanpa analisis menyeluruh terhadap daya dukung lingkungan. Proyek-proyek semacam ini, lanjutnya, kerap menjadi pemicu konflik sosial karena mengabaikan aspek keselamatan warga dan kelestarian alam.
Ia mendesak agar dinas-dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup lebih serius menjalankan fungsi pengawasannya, bukan sekadar menunggu keluhan muncul atau bencana terjadi.
“Pengawasan bukan langkah reaktif setelah bencana datang. Ini harusnya jadi bagian dari antisipasi sejak awal proyek dimulai,” katanya.
Hamas juga menyoroti persoalan implementasi AMDAL yang kerap hanya sebatas formalitas administratif. Ia menilai, banyak dokumen AMDAL disusun tanpa kejujuran data, sehingga kehilangan fungsi dasarnya sebagai alat pengendali risiko dampak.
“Kalau penyusunan AMDAL asal-asalan, proyek bisa berdampak fatal. Kita harus pastikan dokumen itu benar-benar menjadi acuan teknis dan etis,” ujarnya tegas.
Untuk memperkuat pengawasan, Hamas mengusulkan pelibatan langsung masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. Ia percaya, warga adalah pengamat paling jujur dan paling terdampak, sehingga suara mereka patut dijadikan indikator utama dalam proses monitoring.
“Warga harus diberi ruang untuk mengawasi pembangunan. Mereka adalah barisan pertama yang akan merasakan dampak, jadi suara mereka tidak boleh diabaikan,” jelas Hamas.
Lebih lanjut, ia mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar tidak menganggap enteng proses pengawasan. Menurutnya, pembangunan yang sehat harus tumbuh beriringan dengan kesadaran terhadap keberlanjutan sosial dan ekologis. (Adv/DPRDKaltim)