Timesnusantara.com — Samarinda. Isu kependudukan kembali menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Kalimantan Timur yang berlangsung di Gedung Bangga Kencana, Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, Jumat (16/5/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait tantangan dan peluang kependudukan di era pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam sambutannya, Seno Aji mengapresiasi peran aktif KKI selama lebih dari satu dekade dalam mendampingi pemerintah daerah menangani isu-isu kependudukan.
Ia menilai bahwa kehadiran KKI memberikan kontribusi nyata, tidak sekadar berbasis data statistik, melainkan juga melalui aksi nyata di lapangan.
“KKI telah menjadi mitra strategis Pemprov Kaltim selama 16 tahun terakhir. Mereka tidak hanya membahas angka-angka, tetapi turut hadir di tengah masyarakat, memahami langsung realita yang terjadi,” ungkapnya.
Meskipun Kaltim memiliki luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 4,2 juta jiwa, Seno menekankan bahwa tantangan utama bukan pada jumlah, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya.
Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi sebagai peringatan serius bagi pembangunan jangka panjang.
“Angka kemiskinan kita berada di 5,3 persen. Memang menurun dari sebelumnya, tapi belum cukup signifikan. Padahal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kita hampir menyentuh Rp1.000 triliun. Kesenjangan ini sangat ironis,” ujar Seno.
Ia juga mengungkapkan pentingnya investasi di sektor pendidikan sebagai kunci meningkatkan kualitas SDM. Lewat program pendidikan gratis bertajuk GratisPol, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran besar demi membuka akses pendidikan lebih luas, mulai dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi.
“Baru sekitar 20 persen lulusan SMA kita lanjut kuliah, dan hanya 3 persen yang menempuh S1. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi provinsi dengan APBD mencapai Rp25 triliun. Maka, Rp4,5 triliun dari total anggaran kami fokuskan ke pendidikan gratis, dari SMA hingga S3,” paparnya.
Dalam bidang kesehatan, angka stunting yang masih berada di angka 22 persen menjadi perhatian tersendiri. Seno menyebut bahwa target Pemprov adalah menurunkan angka ini secara drastis agar pembangunan manusia Kaltim bisa lebih optimal.
“Kalau nanti angka kemiskinan sudah di bawah dua persen, pertumbuhan ekonomi di atas delapan persen, dan stunting turun ke bawah lima persen, saat itu barulah kita bisa bicara tentang menambah jumlah penduduk. Sekarang belum waktunya,” tegasnya.
Ia juga mengajak KKI untuk terus menjadi mitra strategis dalam menyediakan data dan peta kependudukan yang akurat, hingga ke tingkat desa dan kecamatan, agar program intervensi bisa lebih tepat sasaran.
“Kita tidak bisa bekerja tanpa data yang presisi. Butuh pemetaan kependudukan berbasis kondisi nyata di lapangan, dan ini hanya bisa dilakukan lewat kolaborasi dengan KKI,” katanya.
Sementara itu, Ketua KKI Kaltim, Harihanto, menjelaskan bahwa Musda kali ini sebenarnya sudah melewati masa periodisasi, namun baru bisa terselenggara karena sejumlah kendala teknis, dan berkat dukungan dari BKKBN akhirnya dapat dilaksanakan.
“KKI adalah mitra kerja BKKBN. Selama ini kami membantu menyusun kajian-kajian yang relevan dengan isu kependudukan dan keluarga. Fungsi kami lebih ke arah memperkuat arah kebijakan kementerian,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran IKN membawa tantangan baru yang harus diantisipasi bersama. Lonjakan populasi akibat migrasi besar-besaran diperkirakan akan terjadi, dan hal ini memerlukan perencanaan yang matang.
“Pendatang akan datang dalam jumlah besar, dan kita tidak boleh hanya fokus pada kuantitas. Kualitas penduduk juga harus menjadi perhatian utama,” tutur Harihanto.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendekatan kependudukan tidak bisa dipisahkan dari aspek lingkungan dan pembangunan secara menyeluruh.
“Persoalan penduduk harus didekati secara interdisipliner. Lingkungan, sosial, dan pembangunan harus berjalan seiring. Mungkin rumit, tapi itu yang harus kita upayakan,” pungkasnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi