Timesnusantara.com — Samarinda. Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki peran krusial tidak hanya sebagai pengawas jalannya pemerintahan, melainkan sebagai penentu arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan masa depan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin saat berbicara mengenai peran DPRD di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, terutama dengan adanya proyek strategis nasional pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke wilayah Kaltim.
“Fungsi kami bukan sebatas kontrol, tapi juga memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prinsip keberlanjutan,” ujarnya, Rabu (21/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa peran DPRD melekat erat dalam tiga aspek utama pembangunan daerah, yakni sektor ekonomi, layanan pendidikan, serta sistem kesehatan. Ketiganya menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hasanuddin juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil. Ia menyebut sinergi tersebut sebagai kunci agar pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat sasaran.
“Tanpa kerja sama antarpemangku kepentingan, pembangunan akan sulit menjawab tantangan zaman,” katanya.
Terkait dengan hadirnya proyek IKN, Hasanuddin menilai bahwa peluang besar terbuka bagi Kalimantan Timur untuk mempercepat kemajuan. Namun ia menekankan bahwa proses pembangunan tidak boleh mengorbankan keadilan sosial maupun kelestarian lingkungan.
“Transformasi besar-besaran ini harus berpihak pada masyarakat. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pelestarian alam menjadi hal yang mutlak,” jelasnya.
Ia memastikan DPRD Kaltim tetap berkomitmen sebagai pengawal dan penyambung suara rakyat dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah, demi mewujudkan Kaltim yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. (Adv/dprdkaltim)