Timesnusantara.com — Samarinda. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sejumlah perusahaan daerah (Perusda) yang hingga kini belum menunjukkan kinerja optimal.
Menurutnya, akar persoalan bukan terletak pada sektor usaha yang digeluti, melainkan pada lemahnya kualitas manajemen di tingkat pimpinan.
“Bukan soal bidang usahanya yang bermasalah, tetapi siapa yang ditaruh di posisi pengambil keputusan. Kalau tidak kompeten, wajar kalau hasilnya stagnan,” ungkap Sapto, Senin (2/6/2025).
Ia menyebut bahwa masih banyak jabatan penting dalam tubuh perusda diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki rekam jejak memadai di bidang manajerial atau bisnis.
Hal ini berakibat pada minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuat perusda justru membebani APBD.
Dalam pandangannya, proses seleksi pimpinan perusahaan milik daerah harus mulai beralih dari pendekatan politis ke sistem yang mengedepankan merit dan profesionalisme.
“Sudah terlalu lama posisi strategis dijadikan bagian dari kompromi politik. Sekarang waktunya diubah. Yang kita butuhkan adalah profesional yang punya pengalaman dan integritas,” tegas politisi dari Partai Golkar itu.
Sapto juga menekankan pentingnya langkah evaluatif secara menyeluruh terhadap performa dan tata kelola perusda yang ada. Ia menilai audit internal maupun eksternal harus dilakukan secara berkala untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Ia percaya bahwa reformasi manajemen tidak bisa ditunda jika pemerintah provinsi benar-benar ingin menjadikan perusda sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi daerah.
“Kalau hanya terus dibiarkan, maka potensi yang dimiliki akan terus tergerus. Kita butuh keberanian untuk membenahi dari dalam,” tuturnya.
Lebih jauh, Sapto berharap Gubernur Kaltim bisa mengambil langkah tegas dalam menata ulang struktur organisasi perusda.
Ia mendorong penerapan sistem meritokrasi yang memungkinkan individu-individu berkompeten naik ke posisi penting berdasarkan kapabilitas, bukan koneksi.
“Sudah saatnya perusda menjadi institusi yang bergerak produktif, bukan tempat parkir jabatan. Dengan manajemen yang benar, mereka bisa memberikan sumbangsih besar bagi pembangunan Kaltim,” tandasnya. (Adv/dprdkaltim)