Timesnusantara.com — Samarinda. Prediksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim)pada tahun 2026 tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengendurkan semangat pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, justru menegaskan bahwa program-program utama daerah tetap bisa dijalankan dengan optimal meski alokasi anggaran berkurang.
Penurunan estimasi dari kisaran Rp20 triliun ke angka Rp18 triliun menurutnya masih dalam tahap perhitungan awal. Ia menilai angka tersebut belum final dan sangat mungkin mengalami perubahan seiring perkembangan situasi ekonomi hingga akhir tahun anggaran.
“Itu baru proyeksi awal tahun. Kita masih punya waktu dan ruang untuk menggenjot potensi ekonomi agar kondisi fiskal tetap stabil,” jelas Ekti, Senin (2/6/2025).
Ia menyebut, kekuatan ekonomi Kalimantan Timur tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, melainkan juga pada sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, energi, dan perkebunan yang masih menunjukkan geliat pertumbuhan.
Tak hanya itu, lanjutnya, proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga memberi efek domino terhadap ekonomi lokal, terutama dalam mendorong investasi dan mendorong laju PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Ekti juga mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui inovasi kebijakan, peningkatan layanan, serta kemitraan dengan sektor swasta.
“Sudah saatnya perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim memberikan dampak lebih luas. Bukan hanya dalam bentuk investasi, tetapi juga partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Ekti menegaskan bahwa penyesuaian fiskal tidak seharusnya menghambat pelayanan dasar masyarakat. Sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap harus mendapat perhatian penuh.
Ia meyakini, selama ada sinergi antar pemangku kebijakan dan pemanfaatan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, maka dampak dari penurunan APBD bisa diminimalkan.
“Pembangunan tidak melulu soal besar kecilnya anggaran, tapi bagaimana kita mengelola dan memaksimalkannya. Dengan kerja sama yang solid, semuanya tetap bisa kita wujudkan,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)