Timesnusantara.com — Samarinda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam memastikan program-program prioritas Gubernur berjalan efektif, khususnya di awal masa pemerintahan.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, usai mengikuti rapat kerja awal antara unsur legislatif dan eksekutif di Gedung Karang Paci, beberapa waktu lalu.
“Pertemuan ini memang masih bersifat umum, tapi dari sini sudah terlihat niat yang kuat dari kedua belah pihak untuk saling bersinergi. Ke depannya, pembahasan akan lebih mengerucut ke masing-masing sektor,” kata Ananda.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa DPRD akan mendorong forum-forum pembahasan tematik untuk mempercepat penyelesaian persoalan sektor strategis, tanpa harus menunggu isu menumpuk.
“Sistem kerja sektoral akan memudahkan kita dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif. Ini juga membantu eksekusi program agar lebih cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Salah satu aspek yang menurutnya krusial adalah sinkronisasi program prioritas Gubernur dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menyebut, RPJMD sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan perlu diintegrasikan dengan baik agar tidak terjadi benturan kebijakan.
“Penyusunan RPJMD sedang difinalisasi dan akan segera dibawa ke paripurna. Harmonisasi dengan kebijakan pusat juga sudah dilakukan melalui instruksi presiden, instruksi gubernur, dan surat keputusan dari Kemendagri,” paparnya.
Dalam konteks penganggaran, Ananda menggarisbawahi tiga sektor vital yang menjadi prioritas utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurutnya, tiga sektor ini merupakan hak dasar warga yang harus diutamakan dalam distribusi anggaran daerah.
Lebih jauh, ia juga menyinggung dua program unggulan pemerintahan saat ini, yakni GratisPol (pendidikan dan layanan kesehatan gratis) serta JosPol (jaringan sosial-politik). Kedua program ini, kata Ananda, akan menjadi titik fokus pengawasan fraksinya.
“Kami dari PDI Perjuangan siap mengawal pelaksanaan kedua program tersebut. Jika pelaksanaannya baik, tentu akan kita apresiasi. Namun kalau ditemukan kekurangan, akan kami beri masukan yang konstruktif,” ujarnya.
Meski baru memasuki tahap awal, ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan abai dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Ini momentum untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Kita ingin memastikan bahwa arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dari semua lapisan,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)