Timesnusantara.com — Samarinda. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal setiap program strategis yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ia menyatakan bahwa keberhasilan program-program unggulan seperti GratisPol dan Jospol sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor serta pemahaman publik terhadap proses pelaksanaannya.
“Kami di DPRD konsisten mendukung dan mengawasi implementasi visi dan misi kepala daerah. Tapi perlu dipahami bersama, segala sesuatunya berjalan melalui proses yang tidak instan,” ungkap Ekti, Minggu (8/6/2025).
Ia mengakui bahwa desakan dari masyarakat, terutama terkait pendidikan gratis, cukup tinggi. Namun, dirinya menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan tahapan administratif dan penganggaran sesuai peraturan yang berlaku.
“Harapan masyarakat memang besar, tapi pelaksanaannya tidak bisa tergesa-gesa. Semua harus mengikuti mekanisme resmi, dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, sampai ke eksekusi program,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai Pemprov Kaltim telah menunjukkan itikad kuat dalam merealisasikan janji kampanye, khususnya pada sektor pendidikan.
Ia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan gratis mulai dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa baru pada tahun ini, dan akan terus diperluas pada tahun anggaran selanjutnya.
“Langkah awal sudah terlihat. Mahasiswa baru tahun ini sudah mendapat bantuan UKT, dan untuk tahun depan akan dilanjutkan melalui penguatan alokasi dalam APBD 2026,” jelas Ekti.
Ia menambahkan, seluruh janji politik yang telah ditransformasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.
DPRD, menurutnya, tak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator agar program-program strategis berjalan sesuai harapan rakyat.
“Kami punya tanggung jawab untuk mengawal agar setiap janji kampanye benar-benar terwujud. Fungsi pengawasan dan penganggaran akan kami maksimalkan untuk memastikan arah pembangunan tetap sesuai jalur,” tegasnya.
Ekti juga menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat. Dengan begitu, program-program unggulan tak hanya terealisasi secara administratif, tetapi juga dipahami dan didukung oleh seluruh lapisan warga. (Adv/dprdkaltim)