Timesnusantara.com — Samarinda. Potensi besar sektor lokal seperti peternakan, perikanan, dan perkebunan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum sepenuhnya teroptimalkan. Hal ini ditengarai karena beragam persoalan yang masih membelit para pelaku usaha kecil di daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin yang kerap disapa Ayub, menegaskan pentingnya peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Ia menyebut bahwa ketergantungan UMKM terhadap bantuan jangka pendek bukanlah solusi yang berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar bantuan sesaat, tapi sistem dukungan yang mampu membuat pelaku usaha mandiri dalam jangka panjang,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Ayub memaparkan sejumlah hambatan yang masih kerap dihadapi UMKM, seperti minimnya akses pelatihan berkelanjutan, terbatasnya fasilitas usaha, dan lemahnya pola pembinaan.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah semestinya tidak sekadar hadir sebagai penonton, melainkan turut terlibat aktif dalam mendesain program pemberdayaan yang adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan alat dan sarana penunjang produksi, seperti bibit unggul dan pelatihan teknis berbasis kebutuhan spesifik sektor.
Menurutnya, pendekatan semacam ini akan memberikan efek jangka panjang yang lebih signifikan dalam membangun ekosistem wirausaha yang kuat.
“Kalau mau ekonomi daerah ini tahan banting, kita perlu membangunnya dari akar rumput. UMKM harus jadi ujung tombak,” tegasnya.
Ayub percaya, dengan membentuk lingkungan usaha yang sehat dan kompetitif, akan lahir wirausahawan lokal yang tak hanya mampu bertahan, tapi juga bersaing di tengah arus ekonomi nasional.
Pendekatan ini sekaligus menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan daripada terus-menerus bergantung pada sektor migas dan pertambangan.
“Sudah waktunya kita bangun fondasi ekonomi berbasis masyarakat. Sumber daya lokal harus jadi kekuatan utama, bukan pelengkap,” tambahnya.
Ayub pun mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan UMKM tidak sekadar wacana.
Ia merasa optimis bahwa dengan komitmen bersama, perekonomian Kaltim dapat tumbuh lebih inklusif dan mandiri. (Adv/drpdkaltim)