Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mematangkan skema pendidikan gratis bagi mahasiswa baru tahun akademik 2025/2026. Program yang masuk dalam prioritas kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud ini disokong anggaran jumbo hingga Rp750 miliar, yang seluruhnya akan dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa proses penyusunan regulasi terus berkejaran dengan waktu, terutama karena adanya tantangan teknis dalam penyesuaian kalender akademik dengan kalender anggaran pemerintah.
“Ada tantangan karena perbedaan kalender akademik dengan kalender anggaran. Misalnya, total anggaran pendidikan tahun ini mencapai Rp750 miliar dan seluruhnya akan dimasukkan dalam perubahan APBD,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Sri menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan potensi penerima bantuan pendidikan dengan mengumpulkan data mahasiswa baru dari 52 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang telah menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemprov Kaltim.
Pendataan ini penting untuk memastikan kejelasan alur distribusi bantuan yang akan disalurkan langsung ke institusi pendidikan, bukan kepada perorangan.
Kebijakan tersebut dirancang agar lebih akuntabel dan efisien. Selain untuk menghindari tumpang tindih bantuan, mekanisme ini juga sejalan dengan hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang kini sedang memfasilitasi draf Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum pelaksanaan program.
Program pendidikan gratis Kaltim tahun ini bukan hanya ditujukan untuk jenjang S1, tapi juga menyasar jenjang S2 dan S3. Skema ini diharapkan menjadi daya ungkit peningkatan kualitas SDM Kaltim menjelang era Indonesia Emas 2045 dan seiring dengan transformasi wilayah ke status ibu kota negara (IKN).
Jika tidak ada kendala, Pergub yang menjadi dasar hukum penyaluran bantuan ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat, menunggu hasil akhir fasilitasi dari Kemendagri.
Sementara itu, tim hukum Pemprov sudah berada di Jakarta untuk mendampingi proses tersebut.
Program ini merupakan bagian dari visi besar ‘Gratispol’ atau Gerakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis, yang menjadi janji politik pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Total kebutuhan anggaran Gratispol secara keseluruhan diproyeksikan mencapai Rp2,1 triliun dan akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun ini. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi