Timesnusantara.com – Kukar. Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut mengambil langkah proaktif dalam menghadapi ancaman banjir yang kerap melanda wilayahnya. Komitmen itu diwujudkan melalui pembangunan sistem pemantauan harian titik rawan banjir, guna memperkuat strategi mitigasi bencana secara menyeluruh dan terencana.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini terdampak cukup serius oleh banjir tahunan. Bencana ini tidak hanya merendam rumah dan infrastruktur publik, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi warga akibat terganggunya aktivitas pertanian dan perdagangan.
Kondisi geografis wilayah Kembang Janggut yang berada di dataran rendah dan dikelilingi aliran sungai besar, serta curah hujan tinggi selama musim penghujan, menjadi penyebab utama tingginya potensi genangan. Pemerintah kecamatan menyadari perlunya respons lebih cepat dan sistematis untuk mengurangi dampak tersebut.
“Kami terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan debit air, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir. Dan melakukan pendataan,” ujar Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kembang Janggut, Aslamiah, saat ditemui di kantor Kecamatan Kembang Janggut, baru-baru ini.
Selain sistem peringatan dini berbasis pemantauan harian, kecamatan juga membentuk tim siaga bencana yang terdiri dari perangkat desa, relawan, dan tenaga teknis.
Tim ini bertugas merespons cepat ketika terjadi banjir, mulai dari evakuasi warga, pengamanan aset penting, hingga pendistribusian logistik darurat ke lokasi terdampak.
Aslamiah menegaskan bahwa peran aktif masyarakat sangat krusial dalam mengurangi dampak banjir. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi salah satu komponen penting dalam strategi mitigasi, agar warga tidak hanya menjadi objek penyelamatan, tetapi juga subjek yang berdaya dalam menghadapi risiko bencana.
“Kami terus memberikan edukasi kepada warga, terutama soal pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta memahami jalur evakuasi. Semua ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan kolektif yang harus dibangun bersama,” jelasnya.
Aslamiah berharap langkah-langkah yang telah dilakukan menjadi pondasi kuat untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.
“Semoga ke depan tidak hanya pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko banjir,” tutupnya.