Timesnusantara.com — Samarinda. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) resmi mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Proses pembentukan dilakukan melalui rapat paripurna ke-17 yang digelar Rabu (11/6/2025) di Gedung Utama B Kompleks DPRD Kaltim.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua III Yenni Eviliana, 36 anggota dewan lainnya, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.
Legislator Fraksi Partai Golkar, Syarifatul Sya’diah, didapuk sebagai Ketua Pansus. Ia menyebut bahwa tugas ini bukan hal sepele, sebab menyangkut arah pembangunan Kaltim selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, kerja sama antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan.
“Langkah awal yang akan kami ambil ialah rapat internal bersama anggota pansus. Itu penting untuk menyamakan persepsi, menjalin komunikasi, sekaligus menyusun agenda kerja selama tiga bulan ke depan,” jelas Syarifatul usai paripurna.
Ia menggarisbawahi pentingnya pengelolaan waktu, mengingat mayoritas anggota pansus juga aktif di komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD.
“Karena waktu terbatas dan anggota punya peran ganda, kami perlu strategi kerja yang efisien agar pembahasan berjalan maksimal,” katanya.
Menurut Syarifatul, RPJMD adalah dokumen kunci pembangunan yang tidak boleh dibahas secara asal-asalan. Ia berharap hasil pembahasan nantinya bisa menjadi landasan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Ini kerja besar. Kita ingin seluruh program yang disusun sesuai visi dan misi kepala daerah, serta mampu merespons tantangan pembangunan secara nyata,” tegasnya.
Beberapa sektor prioritas yang akan diperhatikan antara lain belanja wajib pemerintah seperti gaji aparatur sipil negara, serta program-program strategis yang tercantum dalam visi gubernur dan wakil gubernur.
Syarifatul turut menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran secara cermat. Salah satu yang disinggung adalah pembiayaan program pendidikan gratis. Menurutnya, perlu ada evaluasi agar kebijakan itu tidak memberatkan fiskal daerah.
“Kalau semua dibebaskan dari biaya, termasuk kuliah, kita perlu kalkulasi matang. Jangan sampai niat baik justru berdampak pada keberlanjutan anggaran,” ujarnya.
Ia juga mengangkat isu-isu kronis yang terus berulang tiap tahun, seperti persoalan banjir, kerusakan infrastruktur, hambatan akses ke wilayah pertanian, dan kekurangan tenaga medis di daerah-daerah tertentu.
“LKPJ menjadi acuan penting bagi kami. Banyak permasalahan yang muncul berulang kali. Di sinilah pansus harus cermat mencari solusi yang nyata,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)