Timesnusantara.com — Samarinda. Legislator Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi, menyoroti kondisi minimnya fasilitas layanan publik di Balikpapan Timur. Sebagai putra daerah, Nurhadi merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan percepatan pembangunan rumah sakit dan sekolah menengah di wilayah yang menurutnya telah terlalu lama terpinggirkan.
Ia menyebut bahwa Balikpapan Timur hingga kini belum memiliki rumah sakit sendiri, sebuah ironi mengingat jumlah penduduk di kawasan ini terus bertambah seiring perkembangan kota. Sementara rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat justru terkendala persoalan lahan.
“Untuk Balikpapan Timur, kita tinggal menunggu waktu karena dari sisi perencanaan sudah cukup matang. Sedangkan Balikpapan Barat, masih terkendala masalah lahan. Sampai saat ini belum ada progres terbaru,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).
Sebagai anggota DPRD Kaltim dari Komisi II, Nurhadi mengaku telah menjalin komunikasi dengan Ketua DPRD Balikpapan serta Ketua DPRD Kaltim. Dirinya bersama sembilan anggota dewan lainnya dari daerah pemilihan Balikpapan siap mendorong alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur.
“Kami siap gelontorkan bantuan keuangan provinsi, asalkan secara administratif dan lahan sudah siap. Saya sudah sampaikan ini langsung ke pimpinan DPRD,” tegasnya.
Tak hanya sektor kesehatan, pendidikan juga menjadi perhatian serius. Nurhadi menyoroti ketimpangan antara jumlah SMP dan SMA/SMK di Balikpapan Timur.
Saat ini tercatat ada sekitar 28 SMP negeri dan swasta di wilayah tersebut, namun tidak diimbangi dengan keberadaan sekolah menengah atas dan kejuruan.
“SMP sudah sangat berlebih, tapi SMA dan SMK justru sangat minim. Ini yang kita dorong agar segera dicarikan solusi,” ungkapnya.
Nurhadi menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Kaltim dalam waktu dekat akan mengundang Pemerintah Kota Balikpapan untuk membahas persoalan lahan demi mendukung pembangunan SMA/SMK baru.
Ia mengusulkan agar lahan yang tersedia dapat dihibahkan ke Pemerintah Provinsi, sementara pembangunan ditangani lewat anggaran provinsi.
“Masalah pendidikan ini sangat mendesak. Jangan sampai mentok hanya karena soal lahan. Kalau hibah lahan bisa diberikan oleh pemkot, provinsi siap membangun,” katanya.
Ia juga menyinggung soal lahan di kawasan Puskib (Pusat Kegiatan Islam Balikpapan) yang sempat menjadi wacana lokasi pembangunan, namun hingga kini belum ada titik temu karena masih ada perbedaan pandangan antara Pemprov dan Wali Kota mengenai peruntukannya.
“Konsep yang kami dorong nantinya mirip seperti pembangunan di sekitar Hotel Royal. Kami ingin semuanya berjalan tanpa polemik dan dengan kejelasan status lahan,” tutup Nurhadi.
Diketahui, kebutuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Balikpapan Timur telah menjadi isu yang mengemuka selama bertahun-tahun. Minimnya akses membuat warga harus menempuh jarak jauh untuk mendapat layanan dasar, baik ke Balikpapan Tengah maupun ke Balikpapan Selatan. Kini, harapan pun kembali tumbuh seiring dengan adanya komitmen politik dari wakil rakyat daerah tersebut. (Adv/dprdkaltim)