Timesnusantara.com — Samarinda. Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi publik dengan turun langsung menemui massa aksi mahasiswa yang menyampaikan tuntutan di depan Kantor Gubernur Kaltim. Kehadiran Seno bukan karena perintah khusus dari Gubernur Rudi Mas’ud, melainkan atas inisiatif pribadi sebagai bentuk kepedulian terhadap ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan generasi muda.
“Tidak ada penugasan khusus dari Pak Gubernur. Kebetulan beliau sedang berada di luar kota, dan saya sedang berada di lokasi. Saya rasa mahasiswa perlu ditemui dan diajak berdiskusi,” ungkap Seno Aji, Minggu (29/6/2025).
Aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini mencuat di berbagai daerah, termasuk di Samarinda, dengan isu-isu yang menyentuh persoalan lingkungan, kebijakan publik, hingga keadilan sosial.
Di tengah dinamika itu, kehadiran langsung seorang wakil kepala daerah dinilai menjadi langkah penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan intelektual muda.
Menurut Seno, mahasiswa adalah kelompok yang memiliki potensi besar dalam membawa perubahan dan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa, sehingga ruang komunikasi harus selalu dibuka seluas-luasnya.
“Pola pikir mereka akan terus berkembang. Diskusi terbuka bisa menjadi jalan keluar yang baik atas berbagai permasalahan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan saling berseberangan tanpa mendengar,” ujarnya.
Langkah Seno Aji ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah pihak, termasuk di kalangan mahasiswa yang merasa didengarkan secara langsung oleh pemimpin daerah.
Bagi Seno, membangun jembatan komunikasi lebih penting daripada menciptakan sekat antara aspirasi dan kebijakan.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus membuka diri terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Dialog dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, terutama dalam menyongsong transformasi besar di Kaltim, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi