Timesnusantara.com — Samarinda. Penurunan angka pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sebagai angin segar bagi perekonomian daerah. Namun, di balik capaian itu, masih tersimpan tantangan besar: dominasi sektor tambang yang belum tergantikan oleh sektor produktif lainnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,81 persen pada 2021 menjadi 5,33 persen per Februari 2025, namun struktur ketenagakerjaan Kaltim masih rapuh karena bergantung pada sektor ekstraktif.
“Penurunan angka pengangguran memang patut kita apresiasi. Tapi kita jangan cepat puas. Kalau lapangan kerja masih dominan di tambang dan konstruksi, artinya ekonomi kita belum benar-benar mandiri dan berkelanjutan,” kata Agusriansyah, Kamis (10/7/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama empat tahun terakhir sektor pertambangan menyerap tambahan 46.002 pekerja. Sementara itu, sektor lain seperti pertanian, industri kreatif, dan teknologi digital masih belum berkembang optimal.
Agusriansyah menilai, masa depan ketenagakerjaan Kaltim harus diarahkan ke sektor berbasis inovasi dan teknologi yang lebih ramah lingkungan serta mengikuti preferensi generasi muda.
Ia mendorong agar pemerintah daerah mulai serius mengembangkan pelatihan di bidang ekonomi digital, agritech, industri kreatif, hingga kewirausahaan lokal.
“Generasi muda kita punya potensi luar biasa. Tinggal bagaimana pemerintah menyediakan ruang dan pelatihan. Misalnya, dukungan untuk konten kreator, program ekspor produk-produk desa, hingga sertifikasi di bidang IT,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemetaan minat dan bakat generasi muda agar program pelatihan yang dibuat pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan lapangan kerja masa depan.
“Kalau arah minat pemuda sudah dipetakan dengan baik, intervensinya akan tepat sasaran. Jadi tidak asal-asalan bikin pelatihan yang akhirnya tidak terpakai,” tambahnya.
Agusriansyah juga menyoroti masih jauhnya sinergi antara lembaga pendidikan dan kebutuhan industri.
Ia meminta agar kurikulum vokasi segera disesuaikan dengan arah pembangunan daerah, sehingga lulusan siap bersaing di dunia kerja.
“Jangan sampai kampus dan lembaga pelatihan jalan sendiri-sendiri. Lulusan malah jadi pengangguran karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri lokal,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan adanya peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset sosial dan analisis ekonomi daerah yang melibatkan semua pihak baik legislatif, eksekutif, akademisi, hingga pelaku industri.
“Kita tidak boleh pasif menunggu lapangan kerja datang sendiri. Justru kita yang harus merancang dan menciptakan ekosistem kerja baru yang sesuai dengan potensi daerah dan generasi mudanya,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)