Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengambil langkah konkret dan strategis guna mendorong percepatan pembangunan jalan nasional yang menghubungkan kawasan Samarinda ke wilayah timur, termasuk Kutai Timur dan sekitarnya.
Menurutnya, selama ini diskusi mengenai infrastruktur di kawasan tersebut terlalu banyak dibahas dalam ruang rapat tanpa diiringi dengan tindakan nyata yang berdampak langsung.
Padahal, kondisi lalu lintas yang semakin padat dan rusaknya sejumlah ruas jalan sudah menimbulkan hambatan besar terhadap pergerakan logistik, aktivitas ekonomi, hingga akses layanan dasar warga.
“Jangan hanya berkutat di pembahasan. Pemprov harus segera menyusun proposal komprehensif yang dikirim ke pemerintah pusat. Harus dilengkapi dengan data real-time, analisis lalu lintas, potensi ekonomi, dan proyeksi manfaat pembangunan,” tegasnya, Sabtu (12/7/2025).
Ia menyebutkan bahwa peningkatan beban kendaraan di jalur tersebut sudah berlangsung cukup lama. Namun, belum ada terobosan serius untuk menindaklanjuti kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Padahal, wilayah timur Kaltim menyimpan potensi besar di sektor pertanian, kehutanan, dan energi, yang dapat menopang perekonomian daerah jika konektivitas jalan ditingkatkan.
“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi bottleneck bagi pembangunan wilayah timur. Padahal dari sisi kontribusi ekonomi, kawasan itu sangat vital. Sayang kalau hanya terhambat karena infrastruktur yang tidak memadai,” tambahnya.
Agus mendorong agar proposal yang diajukan tidak sebatas mengandalkan dana dari APBD, tetapi bisa dikemas dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) agar mendapat prioritas pembiayaan dari pemerintah pusat. Terlebih, jalan ini menjadi jalur utama penghubung antara pusat logistik, pelabuhan, dan kawasan industri.
“Kalau datanya kuat, kita bisa tunjukkan bahwa jalan ini bukan sekadar urusan fisik, tapi akan mempercepat pengiriman barang, menekan ongkos logistik, dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Ini jelas investasi jangka panjang,” ujar politisi asal Kutai Timur tersebut.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh unsur terkait seperti Dinas PUPR Kaltim, Bappeda, hingga unsur legislatif untuk duduk bersama menyusun rencana aksi yang terukur. Kolaborasi lintas instansi ini dinilai penting untuk memperkuat posisi Kaltim dalam menyuarakan kebutuhannya di tingkat nasional.
Agus juga mengungkapkan bahwa banyak masyarakat telah menyampaikan keluhan soal kondisi jalan, bahkan melalui jalur-jalur informal. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa isu ini sudah menyentuh langsung kehidupan warga dan tidak bisa dikesampingkan.
“Kalau jalannya rusak, harga kebutuhan pokok bisa naik. Kalau akses ke sekolah atau rumah sakit terganggu, yang dirugikan adalah rakyat. Maka, kita butuh tindakan nyata, bukan hanya janji atau rencana kosong,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan kesiapan DPRD Kaltim untuk mendukung, mengawal, bahkan mengadvokasi usulan tersebut hingga ke pemerintah pusat, demi memastikan pembangunan wilayah timur Kaltim masuk dalam agenda utama pembangunan nasional. (Adv/dprdkaltim)