Timesnusantara.com — Samarinda. Masalah kekurangan dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) belum juga menemukan titik terang. Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, persoalan ini tak hanya terkait ketersediaan tenaga medis, tetapi juga berakar dari sistem perekrutan yang terlalu birokratis dan tidak adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.
“Ketika daerah sangat membutuhkan dokter spesialis, justru prosesnya tersendat di tahap administrasi dan mekanisme rekrutmen pusat,” kata Sarkowi, Minggu (13/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa perekrutan dokter spesialis masih didominasi oleh skema nasional, seperti seleksi terpusat dan tahapan kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sistem ini, kata dia, menyulitkan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan darurat, khususnya di daerah pedalaman dan wilayah perbatasan.
Sarkowi menambahkan, meskipun Pemprov Kaltim telah membuka beberapa formasi untuk dokter spesialis dengan penempatan di wilayah terpencil, minat pelamar tetap rendah.
Bahkan ketika jumlah formasi ditambah, hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jumlah pendaftar.
“Sudah kita sediakan peluang, tapi ternyata tidak banyak yang tertarik. Bisa jadi karena lokasi penugasan yang dianggap kurang strategis, atau karena prosesnya terlalu panjang,” ujarnya.
Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari menggandeng fakultas kedokteran hingga mencoba pola seleksi berbasis daerah.
Namun, tanpa perubahan mendasar pada sistem perekrutan nasional serta kebijakan afirmatif yang jelas, hasilnya masih jauh dari harapan.
Sarkowi mendorong agar ada langkah konkret untuk merevisi pola rekrutmen tenaga medis, khususnya dokter spesialis.
Ia juga mengusulkan pendekatan afirmatif yang memberi peluang lebih besar bagi lulusan dari wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) untuk kembali mengabdi di kampung halamannya.
“Anak-anak dari daerah 3T umumnya memiliki ikatan yang kuat dengan tempat asalnya. Kalau mereka diberi jalur afirmasi, kemungkinan bertahan dan mengabdi di sana jauh lebih besar,” ujarnya.
Selain menekankan pentingnya dukungan pemerintah, ia juga menyebut peran institusi pendidikan seperti Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai mitra strategis.
Sarkowi berharap institusi tersebut dapat membuka jalur seleksi khusus dan menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Ia pun menyarankan agar skema bantuan pendidikan seperti program Gratispol diarahkan untuk mencetak tenaga kesehatan, terutama yang akan ditugaskan ke daerah-daerah yang minim akses layanan medis.
“Pendidikan bukan hanya urusan pemerintah. Orang tua dan masyarakat juga punya tanggung jawab moral membentuk kesadaran sosial anak-anak kita agar bersedia mengabdi untuk daerah,” ungkapnya.
Sarkowi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap memperjuangkan kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran khusus untuk mengatasi krisis distribusi tenaga medis.
“Selama kita hanya menunggu skema dari pusat tanpa terobosan daerah, ketimpangan ini akan terus terjadi. Kita butuh sistem rekrutmen yang lebih gesit dan adil,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)