Timesnusantara.com — Samarinda. Upaya memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergerak maju. Salah satu proyek yang dipandang strategis dalam mendongkrak akses pesisir ke pusat pemerintahan adalah Jembatan Sungai Nibung.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifah Syadiah, menilai bahwa kehadiran jembatan ini sangat krusial, tidak hanya sebagai infrastruktur penghubung, tetapi juga sebagai jalur vital yang dapat membuka akses pelayanan dasar, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan geliat ekonomi warga pesisir.
“Warga di Tanjung Redeb, Kelai, dan daerah sekitarnya bisa menghemat waktu tempuh menuju Samarinda secara signifikan jika jembatan ini rampung. Dulu bisa delapan jam lebih, nanti bisa jauh lebih singkat,” ungkapnya, Minggu (13/7/2025).
Meski pembangunan telah dimulai sejak beberapa waktu lalu, Syarifah menyebut progresnya belum menyentuh tahap penyambungan utama. Sejumlah struktur telah berdiri, namun jembatan itu sendiri masih belum utuh terhubung.
Ia pun menegaskan pentingnya komitmen semua pihak agar proyek tidak terhenti di tengah jalan. Selain rawan pemborosan anggaran, kondisi tersebut juga menghambat potensi besar yang sebenarnya bisa segera dinikmati masyarakat.
“Kalau dibiarkan terbengkalai, tidak hanya merugikan fiskal, tapi juga mengecewakan warga yang menaruh harapan besar pada proyek ini,” jelasnya.
Lebih dari sekadar jembatan, proyek ini disebut akan menjadi jalur alternatif darat yang strategis untuk mempercepat pergerakan barang dan manusia dari pesisir timur Kutai Timur ke jantung ekonomi Kalimantan Timur di Samarinda.
Medan berat menuju lokasi proyek juga menjadi perhatian. Syarifah mengaku akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan dalam waktu dekat, meski akses menuju lokasi hanya bisa dijangkau dengan kendaraan berpenggerak empat roda (double gardan).
Tak hanya soal jembatan, ia juga mendorong agar pembangunan jalan penghubung dari Kutai Timur ke Berau bisa dipercepat.
Menurutnya, proyek tersebut harus menjadi bagian dari visi konektivitas jangka panjang Kaltim.
“Kami menyambut baik langkah awal yang sudah dilakukan pemerintah provinsi. Tapi pembangunan seperti ini tidak bisa berhenti di tahun berjalan saja. Harus konsisten hingga tuntas,” tegasnya.
Ia menyebut Gubernur Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat konektivitas hingga ke wilayah utara seperti Berau. Namun realisasinya, kata dia, tetap perlu dikawal secara serius dan berkelanjutan.
Bagi Syarifah, infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan dan jembatan. Lebih jauh, itu adalah kunci untuk memastikan warga di wilayah terpencil dapat menikmati layanan pendidikan, kesehatan, dan distribusi logistik yang setara dengan wilayah lainnya.
“Yang kita bicarakan bukan hanya beton dan besi, tapi masa depan masyarakat pesisir yang selama ini hidup dalam keterbatasan akses. Infrastruktur adalah fondasi keadilan pembangunan,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)