Timesnusantara.com, Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, kembali melakukan perjalanan darat ke wilayah utara provinsi, sebagai bagian dari agenda kerjanya akhir pekan lalu. Rute yang dilalui yakni dari Samarinda menuju Bontang dan berlanjut hingga Berau, dimanfaatkan oleh Gubernur untuk mengamati langsung kondisi infrastruktur jalan nasional yang kerap dikeluhkan warga.
Ia menegaskan bahwa tinjauan ini bukan sekadar rutinitas kunjungan, melainkan bagian dari komitmennya mendorong percepatan perbaikan akses vital antardaerah di Kalimantan Timur.
“Syukurlah jalannya masih bisa dilewati, tapi memang kerusakannya cukup banyak dan harus segera dibenahi,” ucap Harum usai menghadiri acara di Pendopo Wali Kota Bontang, Sabtu kemarin (12/7/2025).
Jalur sepanjang lebih dari 100 kilometer tersebut dinilai sangat krusial bagi pergerakan barang dan manusia. Namun, kerusakan di sejumlah titik membuat waktu tempuh membengkak dan risiko keselamatan meningkat.
Tak hanya merugikan pengguna jalan, kondisi ini pun memperbesar biaya logistik serta mempercepat kerusakan kendaraan.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, jelas tidak efisien dari berbagai sisi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Rudy Mas’ud mengungkap bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Menteri PUPR RI, Dody Hanggodo, untuk menyampaikan kebutuhan mendesak perbaikan jalan nasional, khususnya ruas Samarinda–Bontang yang saat ini hanya memiliki alokasi terbatas dalam APBN.
“Total kebutuhan sekitar Rp45 miliar, tapi anggaran yang benar-benar siap pakai baru Rp6 miliar. Ini belum ideal untuk mempercepat perbaikan,” ungkapnya.
Sebagai respon, Menteri PUPR mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Menindaklanjuti arahan itu, Gubernur langsung mengajak tim BBPJN untuk meninjau langsung ke lapangan.
“Saya minta mereka ikut ke lapangan hari ini juga. Jangan tunggu laporan, lihat langsung kondisinya,” tegas Rudy.
Selain agenda infrastruktur, kunjungan Gubernur juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi. Di Kota Bontang, ia menyerahkan bantuan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial serta pelaku usaha ekonomi produktif sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Butuh gotong royong dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Tak ketinggalan, Rudy Mas’ud turut menyerahkan sertifikat halal bagi pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di Bontang. Menurutnya, sertifikasi tersebut bukan hanya syarat formal, melainkan kunci untuk meningkatkan nilai jual dan kepercayaan terhadap produk lokal di pasar yang lebih luas.
“Produk bersertifikat halal lebih kompetitif dan lebih diterima, bahkan bisa masuk pasar ekspor,” tegasnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi