Timesnusantara.com — Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya langkah berani dalam membangun kemandirian fiskal daerah. Ia menyerukan agar Pemprov tidak lagi menempatkan dana bagi hasil (DBH) sebagai satu-satunya sandaran dalam struktur keuangan daerah.
“Sudah saatnya kita tidak lagi bergantung penuh pada DBH. Semua pihak harus menyadari ini sebagai tantangan serius,” ujarnya, Minggu (13/7/2025).
Selama ini, sebagian besar pemasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim berasal dari sektor pertambangan batubara dan migas. Namun Rudy mengingatkan, kedua sumber tersebut bersifat terbatas dan tidak bisa selamanya diandalkan.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa ketidakpastian pasar global, seperti konflik geopolitik atau penurunan permintaan dari negara besar seperti Tiongkok membuat penerimaan dari sektor komoditas sangat fluktuatif. Menurutnya, ketergantungan ini terlalu riskan.
“Harga batubara bisa jatuh sewaktu-waktu kalau negara besar seperti China mengurangi permintaan. Ini harus jadi alarm bagi kita,” tuturnya.
Untuk itu, Rudy meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan penerimaan daerah untuk mulai menggali potensi baru yang lebih berkelanjutan.
Ia menyebut bahwa Kalimantan Timur perlu segera memetakan sumber-sumber ekonomi alternatif yang tidak bergantung pada SDA.
Di tengah tren global menuju transisi energi, ia mendorong agar arah pembangunan Kaltim juga bertransformasi ke sektor-sektor ramah lingkungan. Di antaranya, sektor pertanian, perkebunan, industri kreatif, serta pariwisata yang dinilai masih menyimpan banyak peluang.
“Kita tidak kekurangan potensi. Perusda bisa kita dorong sebagai motor penghasil pendapatan jika dikelola secara profesional,” tambahnya.
Menurut Rudy, peran perusahaan daerah sangat krusial dalam skenario jangka panjang menuju kemandirian fiskal. Namun ia menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang sehat dan berorientasi pada efisiensi serta hasil nyata.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, juga menekankan pentingnya peran UMKM sebagai fondasi ekonomi daerah. Ia menilai, momentum pertemuan nasional Ketua TP PKK dan Dekranasda se-Indonesia yang digelar di Kaltim bisa menjadi sarana strategis untuk menggairahkan sektor kreatif lokal.
“Ajang seperti ini membuka ruang kolaborasi dan pertukaran ide. Pelaku UMKM bisa belajar, terinspirasi, dan naik kelas,” ungkap Sri.
Ia juga menegaskan dukungan penuh dari Pemprov Kaltim terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain demi kelancaran acara, kehadiran para tamu dari berbagai provinsi diyakini akan memberikan efek positif bagi aktivitas ekonomi setempat.
“Kami ingin menciptakan kesan terbaik. Mereka harus merasa dihargai, nyaman, dan membawa pulang cerita baik tentang Kaltim,” tutupnya.
(Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi