Timesnusantara.com — Samarinda. Proyek pembangunan terowongan di Samarinda kembali menuai sorotan tajam. Komisi III DPRD Kota Samarinda menilai ada sejumlah kelemahan serius dalam proses perencanaan awal, yang berdampak pada kerusakan hingga kebutuhan anggaran tambahan yang membebani keuangan daerah.
Anggota Komisi III, Abdul Rohim, menyoroti temuan mengenai talus depositional, endapan tanah yang rawan longsor di area proyek. Ia menyebutkan bahwa hal itu sebelumnya tidak pernah muncul dalam pemaparan perencanaan kepada DPRD.
“Di Februari sampai Maret itu yang ada talus depositis, sebenarnya pada saat sebelumnya di perencanaan di paparan di DPRD belum ada itu,” ungkap Rohim usai melakukan sidak ke.lokasi proyek terowongan Samarinda, Senin kemarin (14/7/2025).
Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa proses pengambilan sampel geologi oleh kontraktor tidak dilakukan secara menyeluruh dan tidak mewakili kondisi aktual di lapangan.
Bahkan, pengambilan sampel terbatas hanya pada area kerja, dan tidak memadai untuk membuat profil geologi yang akurat.
Rohim menyebut ketidaktelitian ini sebagai indikasi lemahnya profesionalisme dalam perencanaan proyek.
“Kalau dia profesional, mestinya mengambil sampel yang cukup memadai untuk bisa memprofiling kondisi geologi, tanah, dan segala macam yang ada di sana,” jelasnya.
Akibat kurangnya ketepatan dalam proses perencanaan, sejumlah titik di proyek mengalami kerusakan. Bahkan, daerah terdampak longsor kini memerlukan penanganan lanjutan yang menuntut anggaran tambahan hingga puluhan miliar rupiah.
Menurut Rohim, penyesuaian ini membuat Pemkot harus kembali mengeluarkan biaya besar, padahal anggaran itu seharusnya bisa dialokasikan untuk menyelesaikan masalah prioritas lain seperti penanganan banjir.
“Karena ketidakmatangan dalam perencanaan, akhirnya yang terjadi berdampak, kemudian daerah harus keluar lagi dana untuk penyesuaian,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini pembahasan anggaran perubahan (APBD-P) masih berlangsung. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah apakah anggaran tambahan proyek terowongan sebesar lebih dari Rp30 miliar layak diberikan, mengingat saat bersamaan kebutuhan penanganan banjir masih sangat mendesak.
“Hampir semuanya sepakat bahwa yang mau kita tuntaskan paling prioritas saat ini adalah persoalan banjir,” ucap Rohim.
Rohim menjelaskan, sistem pengendalian banjir di Samarinda masih belum terkoneksi secara menyeluruh. Retensi air, saluran drainase, dan anak-anak sungai belum terhubung dalam satu sistem terpadu. Ketidakharmonisan ini membuat penanganan banjir belum menunjukkan dampak signifikan di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa jika anggaran justru tersedot untuk menutupi kekurangan dari proyek yang perencanaannya tidak matang, maka masalah yang lebih penting seperti pengendalian banjir, penyediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat akan terbengkalai.
“Kalau kejadian ini terus terulang, maka anggaran kita akan habis hanya untuk proyek-proyek tambal sulam, bukan menyelesaikan akar masalah kota,” tegasnya.
Selain menyoroti kontraktor perencana, Rohim juga mengkritik lambannya tindakan dari kontraktor pelaksana. Menurutnya, perbaikan longsor yang baru dilakukan setelah kejadian berlangsung cukup lama menjadi bukti lemahnya kontrol lapangan.
“Progresnya justru tambahan longsoran yang nampak. Tapi kita tidak melihat kontraktor berupaya melakukan perbaikan sejak awal,” imbuhnya.
Ia bahkan mempertanyakan kelayakan kontraktor pelaksana yang berasal dari BUMN, karena dinilai tidak cukup sigap dalam menangani persoalan teknis yang muncul di lapangan.
Tak hanya itu, DPRD juga berencana untuk mengundang konsultan perencana dan pengawas dalam rapat lanjutan. Tujuannya agar semua aspek, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan proyek, bisa dibedah secara objektif.
“Kami tidak mau meloloskan anggaran yang besar sebelum aspek perencanaan dan pelaksanaan itu benar-benar clear,” tandasnya. (Adv/dprdsamarinda)