Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyoroti ketimpangan kesejahteraan guru di lembaga pendidikan swasta. Meski aliran dana BOSDA dan BOSNAS telah menjangkau sekolah-sekolah non-negeri, kondisi finansial guru non-ASN dinilai masih memprihatinkan.
Menurut Ismail, skema penggajian guru di sekolah swasta cenderung tidak stabil karena sangat bergantung pada pemasukan sekolah dari iuran siswa atau sumbangan pendidikan.
Hal ini menjadi persoalan serius, terutama bagi sekolah yang tidak memiliki daya tarik program unggulan dan memiliki jumlah siswa yang minim.
“Jika siswa sedikit, pemasukan pun kecil. Ini berdampak langsung pada gaji guru yang hanya mengandalkan dana internal sekolah,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Rabu (16/7/2025).
Ia menambahkan bahwa penggunaan dana operasional sering kali terfokus pada kebutuhan dasar sekolah seperti listrik, alat tulis, dan fasilitas penunjang. Akibatnya, perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan guru menjadi terpinggirkan.
Lebih lanjut, Ismail menekankan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara guru ASN dan guru swasta, baik dari sisi jaminan pendapatan, karier, maupun akses terhadap fasilitas perlindungan sosial.
“Guru di sekolah negeri memiliki sistem yang lebih pasti. Sedangkan guru swasta hanya bisa bergantung pada kemampuan finansial yayasan. Ini realita yang perlu segera dijembatani,” ungkapnya.
Tak hanya soal gaji, ia juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi para pendidik di sekolah swasta, termasuk kepesertaan BPJS dan layanan kesehatan lainnya.
Menurutnya, pemerintah perlu turut hadir untuk memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi guru-guru non-ASN yang jumlahnya cukup dominan di Kota Samarinda.
Sebagai solusi jangka pendek, Ismail menyarankan agar program insentif dari pemerintah, seperti GratisPol yang digagas Pemprov Kaltim, dapat dioptimalkan untuk menyasar guru swasta.
Ia mengingatkan, mencabut dukungan pemerintah dalam bentuk insentif sama saja membiarkan nasib guru swasta ditentukan oleh yayasan semata.
“Jangan lupakan bahwa jumlah sekolah swasta di Samarinda bahkan lebih banyak dari negeri. Maka perlindungan terhadap tenaga pendidik di sektor ini harus diperkuat,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)