Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Syadiah, kembali mengangkat persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Pulau Maratua, Kabupaten Berau.
Ia menegaskan bahwa daerah perbatasan seperti Maratua seharusnya memperoleh perhatian lebih, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Menurutnya, Maratua yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional masih menghadapi tantangan serius dalam hal infrastruktur dan lingkungan. Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah ancaman abrasi pantai yang semakin menggerus wilayah pesisir di beberapa kampung.
“Sebelumnya banyak yang menyampaikan soal abrasi di Teluk Harapan, tapi setelah kami turun langsung ke lapangan, kondisi yang sama juga ditemukan di Kampung Payung-Payung. Ini harus masuk dalam daftar usulan penanganan ke depan,” ungkapnya, Jum’at (18/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa meski penanganan abrasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltim, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Berau bisa lepas tangan.
Syarifatul mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat untuk ikut memprioritaskan isu tersebut dalam rencana pembangunan daerah.
Dirinya menilai, fokus penanggulangan abrasi sebaiknya tidak hanya diarahkan ke Teluk Harapan atau Bidukbiduk saja, tapi juga diperluas ke seluruh titik rawan di wilayah Maratua yang menunjukkan gejala kerusakan serupa.
Selain masalah lingkungan, infrastruktur jalan juga masih menjadi keluhan utama warga. Salah satu titik yang paling disorot adalah jalan di Teluk Harapan, yang menurut Syarifatul kondisinya memprihatinkan.
“Bayangkan, satu-satunya akses di Teluk Harapan hanya disemen sekitar 10 meter. Itu pun sudah lama dan tidak memadai. Sampai sekarang, mobil pun susah masuk,” tuturnya.
Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi pariwisata tinggi, salah satunya adalah spot pemancingan yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisatawan.
Menurutnya, apabila akses jalan diperbaiki, promosi wisata di kampung itu akan jauh lebih optimal.
Ia pun berharap pembangunan infrastruktur di Pulau Maratua bisa dilakukan secara merata, tidak hanya terfokus di satu-dua kampung. Mengingat posisi strategis Maratua sebagai wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, keadilan pembangunan menjadi kebutuhan yang mendesak.
“Pemerintah harus serius. Jangan sampai wilayah yang punya potensi besar justru tertinggal karena infrastruktur dan lingkungan dibiarkan rusak,” pungkasnya. (Adv/drpdkaltim)