Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyampaikan keyakinannya bahwa Musyawarah Daerah (Musda) ke‑XI Partai Golkar Kalimantan Timur akan berlangsung dengan lancar dan penuh soliditas internal. Dalam forum yang dihadiri sejumlah tokoh nasional Partai Golkar, termasuk menteri dan wakil menteri, Salehuddin menyebut gelaran ini menjadi momentum penting konsolidasi partai menuju Kaltim Emas.
“Pembukaannya lancar, rangkaian Musda juga berjalan baik. Ada dua menteri, wakil menteri, dan sejumlah unsur Golkar yang hadir. Ini menunjukkan soliditas kader di Kaltim,” kata Salehuddin saat diwawancara usai pembukaan Musda, Sabtu (19/7/2025).
Ia pun menyinggung kemungkinan pemilihan ketua DPD Golkar Kaltim berjalan aklamasi karena hanya ada satu kandidat kuat.
“Insya Allah kalau satu orang, satu suara, satu tujuan. Golkar untuk Kaltim Emas,” ujar Salehuddin.
Selain menyoroti dinamika partai, Salehuddin yang juga anggota Komisi I DPRD Kaltim menyinggung progres seleksi Komisioner KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Kaltim. Ia menjelaskan bahwa proses pembentukan Tim Seleksi (Timsel) telah rampung, terdiri dari perwakilan akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya.
“Timsel sudah bekerja. Insya Allah dalam dua pekan ke depan akan mulai menerima bakal calon anggota KPID,” ungkapnya.
Salehuddin menekankan bahwa DPRD hanya berwenang membentuk Timsel, sementara proses administrasi dan seleksi tahap awal berada di bawah kewenangan tim tersebut bersama Sekretariat DPRD.
“Kami di Komisi I tidak masuk teknis seleksi. Nanti setelah 14 besar ditetapkan, baru kami memproses uji kepatutan dan kelayakan di parlemen,” jelasnya.
Mengenai harapannya terhadap KPID yang akan terbentuk, Salehuddin menegaskan perlunya peningkatan peran dan relevansi lembaga tersebut di tengah derasnya arus informasi digital.
“KPID ke depan jangan hanya sekadar eksis, tapi harus benar-benar hadir memberi kontribusi nyata dalam dunia penyiaran kita yang semakin dinamis. Gaungnya masih belum terlalu terasa,” ujarnya.
Ia menilai, tantangan era digital menuntut KPID tak hanya mengawasi konten televisi dan radio, tetapi juga ikut menyentuh ruang-ruang baru penyiaran seperti media daring dan platform media sosial.
Terkait catatan publik atas maraknya aktivitas buzzer, terutama yang beririsan dengan kepentingan politik atau kementerian tertentu, Salehuddin menyatakan bahwa perlu dibedakan antara penggunaan media sosial secara positif dan negatif.
“Kalau buzzer dengan cara yang positif, saya kira tak masalah. Tapi kalau menyebar konten yang merusak nilai jurnalistik atau menyesatkan opini publik, itu tentu harus dikritisi,” tegasnya.
Ia mendorong semua pihak untuk mengedepankan etika dalam bermedia sosial dan menjadikan nilai-nilai jurnalistik sebagai acuan dalam berkomunikasi di ruang publik digital. (Adv/dprdkaltim)