Timesnusantara.com — Samarinda. Fraksi gabungan Partai Demokrat dan PPP di DPRD Kalimantan Timur menegaskan dukungan mereka terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Namun mereka mengingatkan, regulasi tersebut harus dirancang secara matang agar program-program seperti Gratispol dan Jospol tak hanya jadi wacana, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Husin Djufri, Wakil Ketua Fraksi Demokrat-PPP, dalam agenda Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025). Menurutnya, regulasi pendidikan mesti dikaitkan erat dengan misi besar Presiden RI dalam Asta Cita keempat, yang mencakup peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, teknologi, kesehatan, hingga kesetaraan dan pemberdayaan kelompok rentan.
“Jika Kaltim menargetkan generasi emas, maka kebijakan pendidikannya pun harus mencerminkan keberpihakan pada masa depan. Jangan sampai Raperda ini hanya menjadi simbol, tanpa dampak nyata di lapangan,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi geografis Kaltim yang beragam dari pesisir hingga pegunungan menuntut kebijakan pendidikan yang adaptif dan inklusif. Bukan hanya soal kualitas, tetapi juga pemerataan akses hingga ke wilayah pelosok.
Fraksi Demokrat-PPP juga menyinggung masih minimnya pemahaman publik mengenai program Gratispol. Menurut Husin, banyak warga dan mahasiswa belum mendapat penjelasan utuh tentang siapa yang berhak menerima manfaat, cakupan program, dan perbedaannya dengan program beasiswa lain yang sudah ada.
“Informasi yang simpang siur bisa merusak kepercayaan masyarakat. Raperda harus memastikan bahwa setiap warga paham dan merasa dilibatkan dalam kebijakan pendidikan yang menyangkut mereka,” jelasnya.
Ia juga mengangkat persoalan laporan masyarakat terkait pungutan biaya seragam dan perlengkapan yang masih terjadi di beberapa sekolah, meski pemerintah mengklaim telah menggratiskan biaya pendidikan.
“Jika konsepnya gratis, maka tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pelaksanaannya. Aturan hukum harus tegas, jangan sampai ada pungutan terselubung yang bertentangan dengan semangat kebijakan,” tegas Husin.
Fraksinya turut mendorong agar cakupan Gratispol diperluas hingga jenjang pendidikan tinggi, tidak hanya terbatas pada pendidikan menengah. Bahkan, program ini dinilai perlu mengakomodasi pendidikan vokasi, diploma, magister, hingga doktoral baik di dalam maupun luar negeri.
“Mahasiswa aktif juga bagian dari masyarakat yang harus diberi peluang. Jangan sampai keberadaan mereka diabaikan hanya karena regulasi tidak menyebutkan secara eksplisit,” tambahnya.
Demokrat-PPP juga menekankan pentingnya keberlanjutan program pendidikan lintas pemerintahan. Menurut mereka, keberadaan landasan hukum tidak cukup jika tidak diiringi dengan jaminan keberlangsungan program di masa mendatang.
“Keberpihakan pada pendidikan tidak boleh bergantung pada siapa yang berkuasa. Gratispol harus menjadi kebijakan strategis jangka panjang, bukan alat kampanye jangka pendek,” tandasnya. (Adv/dprdkaltim)