Timesnusantara.com — Samarinda. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur menyoroti masih adanya kesenjangan dalam kualitas dan akses pendidikan di wilayah pedesaan serta keterbatasan layanan bagi penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan dalam sidang paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025), yang membahas Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.
Melalui juru bicaranya, Fuad Fakhruddin, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak dasar setiap warga negara dan negara harus hadir secara adil untuk memenuhinya, termasuk di kawasan pelosok.
“Lembaga pendidikan bukan hanya tempat menyampaikan ilmu, tapi juga ruang untuk menanamkan karakter yang berlandaskan nilai ketuhanan dan kebudayaan lokal,” kata Fuad, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim.
Gerindra menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam sektor pendidikan dan sosial. Namun, Fuad menyebutkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan nyata antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dari sisi pemerataan guru bersertifikasi dan akses terhadap sistem pembelajaran yang adaptif.
Fraksi Gerindra juga mendorong agar pendidikan di Kaltim mampu merefleksikan identitas lokal melalui pelibatan seni dan budaya daerah dalam kurikulum pembelajaran. Menurut mereka, budaya bukan sekadar elemen tambahan, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi masa depan.
“Kurikulum yang kuat harus memuat warisan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembentukan jati diri anak-anak kita,” ucap Fuad.
Dalam hal pendidikan inklusif, fraksi ini menekankan pentingnya kehadiran kebijakan afirmatif dan dukungan anggaran bagi siswa penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya seperti anak terlantar, komunitas adat, dan korban bencana. Mereka menilai kelompok-kelompok ini harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan pendidikan di daerah.
Di sisi lain, transformasi digital juga menjadi poin krusial yang diangkat oleh Gerindra. Mereka mendorong Pemprov untuk segera mempercepat penerapan teknologi dalam sistem pendidikan maupun layanan pendukung lainnya.
“Pendidikan masa kini tidak hanya soal kompetensi global, tapi juga bagaimana memadukannya dengan akar budaya lokal. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan mempercepat digitalisasi sebagai strategi utama,” tegasnya. (Adv/dprdkaltim)