Timesnusantara.com — Samarinda. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menertibkan kendaraan over dimensi dan over muatan (ODOL) melalui program Zero ODOL mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi.
Ia menilai kebijakan ini sangat krusial untuk menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga ketahanan infrastruktur jalan.
Subandi menegaskan bahwa penertiban kendaraan ODOL tidak hanya soal kepatuhan lalu lintas, tetapi menyangkut keselamatan pengguna jalan serta efisiensi anggaran daerah yang selama ini terbebani oleh tingginya biaya perbaikan jalan.
“Bicara ODOL bukan sekadar teknis muatan berlebih. Ini menyangkut nyawa pengguna jalan dan keberlangsungan infrastruktur yang kita bangun dengan biaya besar,” ujarnya, Senin (21/7/2025).
Penerapan Zero ODOL sendiri telah dimulai secara resmi sejak 14 Juli dan akan berlangsung hingga 27 Juli 2025. Sebelumnya, tahapan sosialisasi telah dilakukan akhir Juni, dilanjutkan dengan masa pembinaan pada awal Juli. Program ini juga merupakan bagian dari target nasional menuju Indonesia bebas ODOL pada tahun 2026.
Subandi pun berbagi pengalamannya saat meninjau kondisi lapangan. Ia mengaku pernah berdiri dekat dengan truk ODOL yang dimensinya jauh melebihi batas wajar.
“Melihat langsung ukurannya saja sudah membuat was-was. Kalau sampai oleng atau remnya gagal, risikonya fatal, apalagi bagi pengguna motor,” katanya.
Politikus dari Fraksi PKS itu menambahkan bahwa truk ODOL bukan hanya mengancam keselamatan, tapi juga mempercepat kerusakan jalan. Hal ini berdampak langsung terhadap distribusi logistik dan mobilitas ekonomi daerah.
“Setiap tahun, perbaikan jalan akibat kendaraan ODOL menyerap anggaran besar. Ini bukan soal tambal sulam, tapi soal rusaknya konektivitas dan efisiensi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pelaksanaan Zero ODOL tak hanya mengandalkan tindakan represif. Menurutnya, perlu pendekatan edukatif dan kolaboratif yang melibatkan pemilik usaha transportasi serta para sopir.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan razia. Perlu penyadaran. Kalau semua paham urgensinya, maka ini bisa menjadi gerakan kolektif yang menyelamatkan kita semua,” ujarnya.
Subandi optimistis, apabila Zero ODOL dijalankan secara berkesinambungan dan mendapat dukungan lintas sektor, maka transformasi sistem transportasi di Kaltim bisa tercapai.
“Kebijakan ini adalah bentuk investasi jangka panjang. Tidak hanya untuk memperpanjang usia jalan, tetapi juga sebagai perlindungan bagi masyarakat yang sehari-hari menggunakan fasilitas tersebut,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)