Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menyampaikan keprihatinannya terhadap masih lemahnya pemerataan pendidikan di provinsi tersebut. Menurutnya, tantangan serius masih dihadapi masyarakat di wilayah terisolasi serta kelompok difabel yang belum mendapat akses pendidikan setara.
Ia menilai, keadilan dalam pendidikan bukan sekadar menyediakan bangunan sekolah atau menghitung angka partisipasi siswa, tetapi juga memastikan akses tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh semua golongan, terutama mereka yang selama ini tertinggal dalam sistem.
“Jangan sampai penyandang disabilitas terus-menerus diposisikan sebagai kelompok pelengkap. Harus ada keberanian dalam kebijakan dan anggaran yang berpihak pada mereka,” ucap Fuad, Senin (21/7/2025).
Politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pendidikan harus dibangun dengan prinsip inklusif dan kontekstual, yang bukan hanya mengejar nilai akademik semata, tetapi juga membentuk kepribadian yang kuat, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah.
“Anak-anak Kalimantan Timur harus tumbuh dengan kecakapan yang kompetitif namun tetap mengenal akar budayanya. Tradisi dan identitas lokal adalah kekuatan, bukan beban,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fuad juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait minimnya jumlah guru bersertifikasi di berbagai pelosok. Kondisi ini, menurutnya, bisa berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan memperlebar kesenjangan dengan wilayah yang lebih maju.
Tak hanya itu, Fuad turut menyoroti aspek digitalisasi dalam sistem pendidikan. Ia meminta agar pemanfaatan teknologi tak hanya difokuskan di kota-kota besar, melainkan juga menjangkau wilayah terluar dan pedalaman.
“Transformasi digital seharusnya jadi alat pemersatu, bukan pemisah. Pemerataan teknologi harus menjangkau desa-desa dan masyarakat adat yang selama ini tertinggal,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kelompok marjinal lainnya, seperti anak jalanan, komunitas adat terpencil, hingga korban bencana alam. Menurutnya, keberpihakan terhadap kelompok ini harus masuk dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
“Negara harus hadir tidak hanya bagi yang kuat, tapi terutama untuk mereka yang paling rentan. Kalau bicara keadilan, maka kelompok ini harus jadi prioritas,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)