Timesnusantara.com — Samarinda. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di kawasan utara provinsi, meliputi Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, dan Kabupaten Berau. Dalam agenda tersebut, ia fokus pada sejumlah isu strategis mulai dari aspek keamanan, perbaikan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian dan perkebunan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Wagub adalah pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan unsur keamanan. Menurutnya, kolaborasi ini berperan krusial dalam menciptakan suasana kondusif yang mendukung pembangunan dan kenyamanan masyarakat.
“Kerja sama erat antara pemerintah daerah dan aparat keamanan sangat penting untuk menjamin ketenteraman warga. Stabilitas adalah fondasi utama bagi kemajuan daerah,” ungkapnya, Senin (21/7/2025).
Selain isu keamanan, Wagub Seno juga meninjau kondisi infrastruktur jalan, terutama di wilayah Kabupaten Berau. Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 15 kilometer jalan yang kondisinya memerlukan perbaikan. Usulan perbaikannya telah diajukan dan diharapkan masuk dalam penganggaran tahun 2026.
“Perbaikannya sudah kami bicarakan dengan Dinas terkait. Jika tak ada kendala, targetnya akhir tahun depan jalan ini sudah bisa dinikmati masyarakat dengan lebih nyaman,” jelas Seno Aji.
Di sektor ekonomi, Wagub turut menyoroti potensi besar komoditas kakao di Kalimantan Timur. Ia menyempatkan diri meninjau kebun kakao milik warga di Kutai Timur dan Berau. Dari hasil kunjungan tersebut, ia meyakini bahwa budidaya kakao bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa, apalagi tren harga pasar saat ini sedang meningkat.
“Kami melihat langsung kondisi para petani kakao. Potensinya sangat kuat, dan hal ini sejalan dengan program nasional Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk memperluas lahan kakao nasional. Tentu pemerintah daerah siap mendukung penuh,” ujarnya.
Rangkaian kunjungan ini menjadi bagian dari proses evaluasi sekaligus penyusunan arah pembangunan jangka menengah daerah. Melalui agenda ini, pemerintah provinsi juga berupaya menyerap langsung masukan masyarakat, terutama dari wilayah-wilayah yang selama ini relatif jauh dari pusat pemerintahan.
Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun tetap menjunjung prinsip pemerataan dan keberpihakan terhadap masyarakat di daerah pelosok. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi