Timesnusantara.com — Samarinda. Upaya pengendalian tuberkulosis (TBC) di Kalimantan Timur dinilai belum maksimal. Meski pengobatan tersedia, angka keberhasilan terapi masih jauh dari harapan. DPRD Kaltim menilai bahwa akar permasalahan terletak pada lemahnya sistem pendampingan terhadap pasien.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang menegaskan bahwa persoalan TBC tak cukup ditangani melalui pendekatan medis semata.
Menurutnya, keberhasilan pengobatan sangat bergantung pada dukungan emosional dan sosial yang diterima pasien selama menjalani terapi.
“Pasien banyak yang berhenti di tengah jalan bukan karena kekurangan obat, tapi karena tidak ada pendampingan yang memadai. Faktor seperti kejenuhan, kurang edukasi, hingga tekanan sosial turut berperan,” jelas Andi, Senin (21/7/2025).
Ia menambahkan, keterlibatan keluarga dan kader masyarakat dalam proses pengobatan masih sangat rendah, padahal mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.
Data dari Dinas Kesehatan Kaltim hingga April 2025 mencatat bahwa dari total 3.356 pasien TBC, hanya 77,15 persen yang menyelesaikan terapi. Sebanyak 286 pasien menghentikan pengobatan lebih awal, bahkan lebih dari 150 orang meninggal dunia selama proses pengobatan.
Ironisnya, daerah dengan beban kasus tinggi seperti Samarinda dan Balikpapan justru mencatat tingkat penyembuhan di bawah 78 persen. Sebaliknya, wilayah dengan angka kasus lebih kecil seperti Mahakam Ulu dan Berau mampu mencatat tingkat keberhasilan terapi di atas 90 persen.
“Artinya, bukan hanya soal akses atau fasilitas. Di tempat yang komunitasnya aktif, angka kesembuhan lebih tinggi. Itu menandakan keberhasilan pengobatan sangat ditentukan oleh lingkungan sosial,” ucap Andi.
Komisi IV DPRD Kaltim pun mendorong pemerintah untuk merombak pendekatan penanganan TBC, dengan memprioritaskan peran keluarga, RT/RW, kader kesehatan, serta penguatan edukasi berbasis komunitas.
Ia juga menilai pentingnya insentif bagi pendamping pasien, terutama di wilayah terpencil yang minim akses transportasi.
Menurutnya, kasus pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan berisiko menciptakan rantai penularan baru dengan potensi resistansi obat yang lebih tinggi.
Oleh sebab itu, ia meminta pendekatan pencegahan dan edukasi kolektif perlu dijadikan prioritas utama.
“Kalau kita masih berpikir bahwa ini hanya tugas tenaga medis, kita akan terus tertinggal. Pendekatan harus komprehensif, bukan hanya mengobati, tapi mencegah dan mendampingi. Ini tugas sosial,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Dinkes Kaltim agar menjadikan skema zonasi TBC sebagai pijakan utama dalam menentukan distribusi tenaga kesehatan dan logistik ke lapangan, bukan sekadar alat monitoring angka kasus.
“Posyandu dewasa harus diaktifkan kembali, tokoh masyarakat perlu dilibatkan. Kita perlu langkah nyata dan sinergi dari semua pihak agar TBC tidak terus jadi ancaman diam-diam,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)