Timesnusantara.com — Samarinda. Permasalahan drainase di wilayah Balikpapan Timur, khususnya di sekitar akses keluar tol Manggar, kembali mengemuka. Kali ini, perhatian datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, yang menyoroti minimnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan saluran air di kawasan tersebut.
Dalam kunjungan langsung ke lokasi, Nurhadi mendapati kondisi drainase yang memprihatinkan, tersumbat oleh lumpur dan tumbuhan liar yang menutupi aliran air. Kondisi ini kerap menyebabkan genangan hingga banjir saat hujan deras mengguyur.
“Persoalan ini bukan hanya sekadar urusan teknis. Ini menyangkut komunikasi yang belum berjalan optimal antara pengelola jalan tol, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ungkap Nurhadi, Rabu (23/7/2025).
Ia menjelaskan, drainase di lokasi itu tidak hanya mengalirkan air dari badan tol, tetapi juga menjadi jalur utama pembuangan air hujan dari wilayah Balikpapan Timur serta sebagian Balikpapan Utara. Jika saluran tersumbat, maka limpasan air berisiko masuk ke permukiman warga.
Setelah dilakukan laporan ke pihak balai jalan, pembersihan memang segera ditindaklanjuti. Namun menurut Nurhadi, langkah tersebut bersifat sementara dan belum menyelesaikan akar permasalahan.
“Penanganan seperti ini hanya bersifat instan. Kita butuh skema yang sistematis, dengan pembagian peran yang jelas antar lembaga. Banjir tidak boleh terus dianggap sebagai bencana musiman yang wajar,” ujarnya tegas.
Politikus dari Dapil Balikpapan itu mendorong agar ada agenda bersama yang menyatukan stakeholder terkait untuk membentuk mekanisme pemeliharaan infrastruktur air secara berkelanjutan. Tak hanya itu, partisipasi aktif dari masyarakat sekitar pun dianggap penting.
Ia menekankan bahwa menjaga saluran air tetap bersih dan berfungsi semestinya adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar urusan pemerintah.
“Kalau warga ikut andil menjaga lingkungan, dan koordinasi lintas sektor diperkuat, maka banjir bisa diminimalkan. Ini soal membangun ekosistem kerja sama yang efektif,” kata Nurhadi.
Ia berharap momentum ini menjadi awal dari perubahan pola pikir semua pihak terhadap pengelolaan infrastruktur dasar. Tanpa sinergi yang kuat, menurutnya, upaya pencegahan banjir akan terus bersifat tambal sulam.
“Banjir adalah indikator lemahnya sistem. Jadi mari kita perbaiki dari hulunya, bukan hanya bereaksi saat air sudah meluap,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)