Timesnusantara.com — Samarinda. Ancaman kekurangan air bersih yang saat ini melanda Kota Balikpapan dan Bontang mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menilai sudah saatnya langkah konkret seperti pipanisasi dari Sungai Mahakam diwujudkan sebagai solusi jangka panjang.
Menurut Subandi, krisis air baku yang terjadi di dua kota pesisir itu merupakan persoalan bersama yang tidak bisa diserahkan hanya pada pemerintah daerah setempat.
Ia menyebut, diperlukan semangat gotong royong lintas wilayah untuk memastikan seluruh masyarakat Kaltim mendapatkan hak dasar mereka atas air bersih.
“Kita tidak bisa melihat masalah ini secara parsial. Balikpapan dan Bontang membutuhkan dukungan nyata, dan Sungai Mahakam bisa menjadi tumpuan karena debit airnya mencukupi,” ungkap Subandi, Rabu (23/7/2025).
Politikus dari Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa Sungai Mahakam masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu kebutuhan air bagi Kota Samarinda yang selama ini menjadi pengguna utama.
“Suplai air untuk Samarinda sejauh ini dalam kondisi aman, karena sudah ada penambahan intake di beberapa titik. Yang perlu dibenahi justru sistem distribusinya. Maka, menyalurkan air ke kota lain sangat memungkinkan,” ujarnya.
Dari sisi efektivitas anggaran, Subandi menilai pipanisasi merupakan opsi paling masuk akal dibandingkan membangun instalasi pengolahan air laut.
Ia menekankan bahwa biaya tinggi dan kompleksitas teknologi desalinasi masih menjadi hambatan besar.
“Desalinasi itu sangat mahal dan tidak efisien untuk skala luas. Sedangkan pipanisasi, meski butuh investasi awal besar, jauh lebih hemat dalam jangka panjang,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat di seluruh Kalimantan Timur untuk ikut mendukung upaya ini.
Menurutnya, pembangunan sistem air bersih lintas kota bukan semata urusan teknis, tetapi juga cermin solidaritas dan keadilan antarwilayah.
“Memberikan akses air bersih bukan sekadar program, melainkan kewajiban bersama. Kita harus membuktikan bahwa Kaltim bisa saling menguatkan, karena kebutuhan dasar seperti air tidak boleh jadi beban satu daerah saja,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)