Timesnusantara.com — Samarinda. Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan paguyuban di Kalimantan Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, mengajak seluruh ormas untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut terlibat dalam proses kebijakan publik secara aktif dan konstruktif.
“Ormas dan paguyuban tidak boleh hanya menjadi elemen pelengkap dalam sistem demokrasi. Mereka punya potensi besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyusun, melaksanakan, bahkan mengawasi kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Yusuf, Rabu (23/7/2025).
Politisi Partai Golkar itu menilai, semakin banyak ormas yang eksis di Kaltim, semakin besar pula peluang untuk memperkuat jaringan sosial yang inklusif selama diiringi pembinaan yang terstruktur dari pemerintah.
“Jumlah bukan masalah. Justru dengan pembinaan yang tepat, ormas bisa berfungsi sebagai penggerak sosial yang produktif. Kuncinya ada pada kemauan untuk membangun kolaborasi yang setara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa Kaltim memiliki keberagaman budaya yang luar biasa, mulai dari etnis Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, dan lainnya.
Menurutnya, keberagaman ini adalah modal sosial yang sangat berharga untuk memperkuat pondasi pembangunan.
“Kita harus berpikir kolektif. Pembangunan tidak bisa hanya dijalankan satu kelompok. Ini era kerja kolaboratif lintas budaya dan komunitas,” ucapnya.
Ia juga menilai kondisi sosial yang harmonis di Kaltim menjadi salah satu alasan utama kepercayaan pemerintah pusat menjadikan wilayah ini sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Yusuf menilai, keharmonisan antarumat beragama dan antarormas adalah kekuatan yang tidak semua daerah miliki.
“Kaltim punya modal sosial luar biasa. Ini yang membuat pembangunan IKN bisa berlangsung damai dan berkeadilan. Jangan sampai kita kehilangan nilai luhur ini,” katanya.
Yusuf pun mendorong agar ormas menjadi bagian penting dalam proses transformasi sosial yang tengah berjalan di Kaltim. Mereka diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus pelopor dalam memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Ormas itu bisa jadi jembatan aspirasi rakyat. Mereka juga berperan sebagai pengawas publik dan agen perubahan. Dengan begitu, pembangunan benar-benar terasa sampai ke bawah, tidak elitis,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)