Timesnusantara.com — Samarinda. Dugaan praktik monopoli dalam penjualan seragam sekolah di Kota Samarinda menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera turun tangan mengatasi isu yang kian ramai diperbincangkan masyarakat.
Isu ini mencuat setelah adanya keluhan dari sejumlah orang tua siswa yang merasa dibebani harga seragam sekolah yang tinggi dan tidak transparan. Dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Harminsyah menekankan pentingnya regulasi yang adil dan berpihak pada masyarakat.
“Banyak laporan masuk ke kami tentang kewajiban membeli seragam di sekolah dengan harga yang dianggap di luar kewajaran. Pemerintah perlu segera menyusun aturan tegas untuk mencegah praktik tidak sehat seperti ini,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Ia menilai, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan dan menetapkan standar harga yang wajar untuk tiap jenis seragam, agar tidak ada lagi permainan harga oleh oknum-oknum tertentu.
“Contoh saja, kalau harga wajar seragam batik sekolah berkisar antara Rp120 ribu hingga Rp170 ribu, maka jika dijual lebih dari itu dan diwajibkan oleh sekolah, sudah bisa dikategorikan pungutan liar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harminsyah mendorong agar pemerintah juga mempertimbangkan subsidi seragam, terutama menjelang tahun ajaran baru, agar beban ekonomi orang tua bisa berkurang.
“Tidak semua wali murid berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan solusi, bukan justru menambah beban,” tambahnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda segera bertindak sebelum isu ini menimbulkan keresahan yang lebih luas dan berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah.
“Langkah cepat dan terukur dari pemerintah sangat penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)