Timesnusantara.com — Samarinda. Upaya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Salah satu yang mendorong optimalisasi adalah anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, yang menilai bahwa akses pembiayaan murah merupakan pintu masuk penting bagi kemajuan pelaku usaha kecil, khususnya di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar).
Ia menekankan perlunya pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang telah disediakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pusat maupun Kredit Kukar Idaman yang digagas oleh pemerintah kabupaten setempat.
“Negara sudah memberikan fasilitas lewat program pembiayaan dengan bunga rendah, bahkan nol persen di level daerah. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti komitmen pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan,” ucap Firnadi, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, potensi UMKM sebagai penggerak utama ekonomi daerah belum tergarap maksimal. Banyak pelaku usaha masih menganggap usahanya sebagai aktivitas tambahan, bukan sebagai bagian dari sistem ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
Ia menyebut, kinerja program Kredit Kukar Idaman cukup menjanjikan. Tingkat kelalaian pembayaran yang sangat rendah, hanya sekitar satu persen, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki komitmen tinggi dan bisa dipercaya dalam mengelola pembiayaan.
“Masalahnya bukan pada minat, tapi pada informasi dan kesiapan. Maka literasi keuangan menjadi sangat penting agar masyarakat bisa mengakses bantuan yang tersedia secara efektif,” jelasnya.
Firnadi menambahkan, salah satu kendala klasik yang masih sering ditemui adalah lemahnya pencatatan keuangan di kalangan pelaku UMKM. Hal ini membuat mereka sulit memenuhi syarat administratif perbankan, sekalipun usaha mereka tergolong potensial.
“Sudah waktunya pelaku usaha dilatih membuat laporan keuangan sederhana, mencatat pemasukan dan pengeluaran, agar mereka dapat masuk ke sistem pembiayaan formal,” tegas politisi tersebut.
Lebih jauh, ia meminta instansi terkait seperti dinas koperasi dan UMKM tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang proaktif dalam mendampingi para pelaku usaha agar siap secara administratif dan teknis.
“Jangan biarkan program tinggal di brosur atau media promosi saja. Harus ada pendampingan konkret agar UMKM benar-benar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan,” imbuhnya.
Firnadi mengajak para pelaku usaha untuk tidak takut atau ragu dalam mengakses program pembiayaan, karena pada dasarnya dana tersebut berasal dari rakyat dan dikembalikan untuk mendukung pertumbuhan usaha rakyat.
“Kalau program ini berjalan optimal, UMKM bisa mandiri, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Ini investasi jangka panjang yang sangat strategis,” tandasnya. (Adv/dprdkaltim)