Timesnusantara.com — Samarinda. Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional dinilai masih menemui hambatan di daerah. DPRD Kalimantan Timur menyoroti ketidakseimbangan antara pembangunan fasilitas fisik dengan ketersediaan tenaga pendukung yang memadai.
Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, infrastruktur dapur gizi yang sudah dibangun di berbagai titik belum bisa dioperasikan secara maksimal karena minimnya kehadiran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“SPPI itu bukan pelengkap, melainkan aktor utama dalam sistem dapur gizi. Mereka yang mengelola, mengontrol mutu, dan mencatat seluruh aktivitas pelayanan,” ungkap Darlis, Kamis (24/7/2025).
Ia menilai, kendala sumber daya manusia (SDM) ini menjadi persoalan krusial yang bisa menghambat efektivitas pelaksanaan MBG, sekalipun fasilitas dan peralatan sudah tersedia.
Darlis menyampaikan apresiasinya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah memulai langkah perekrutan dan pelatihan ribuan sarjana melalui Universitas Pertahanan (Unhan). Namun ia menekankan, proses tersebut harus dibarengi dengan percepatan penempatan tenaga SPPI di daerah.
“Pembangunan dapur gizi itu investasi besar. Saya dapat laporan, satu dapur bisa menelan biaya sampai Rp800 juta untuk perangkat saja. Tapi tanpa SDM, semuanya hanya akan jadi bangunan kosong,” tegasnya.
Setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jelas Darlis, membutuhkan tiga komponen penting dalam struktur tim SPPI, yakni kepala satuan, ahli gizi, dan tenaga akuntansi. Ketiganya harus tersedia agar layanan dapur bisa berjalan sesuai standar.
“Di beberapa lokasi, dapurnya sudah selesai, tapi belum bisa beroperasi karena tenaga pelaksananya belum ada. Ini fakta di lapangan yang harus segera disikapi,” imbuh politisi dari PAN tersebut.
Ia juga mendorong BGN untuk tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga merancang mekanisme distribusi SPPI yang lebih merata, khususnya ke luar Pulau Jawa.
“Keberhasilan program ini bukan sekadar berapa unit dapur yang dibangun, tapi seberapa banyak yang benar-benar melayani masyarakat secara langsung. SDM adalah kunci,” tandasnya. (Adv/dprdkaltim)