Timesnusantara.com — Samarinda. Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda kembali menuai perhatian. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, menyuarakan keprihatinannya terhadap nasib tenaga honorer yang tak lolos seleksi meskipun telah lama mengabdi.
Ronald menyebutkan bahwa sejumlah pegawai honorer yang telah bekerja selama lebih dari satu dekade justru tersingkir akibat sistem seleksi yang hanya mengedepankan aspek nilai akademik.
“Ada yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja dengan loyalitas tinggi, tapi tetap tidak lolos. Ini jelas mencederai rasa keadilan,” ujar Ronald, Sabtu (26/6/2025).
Menurutnya, seleksi berbasis tes semata tidak mencerminkan kualitas sebenarnya dari pengabdian para pegawai.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan rekam jejak kinerja dan dedikasi dalam proses penilaian.
“Pemerintah seharusnya mencari sosok yang loyal, bukan hanya yang sekadar unggul secara akademis. Kalau hanya mengejar nilai, lalu bagaimana dengan yang sudah membuktikan kinerja bertahun-tahun?” tegasnya.
Ronald berharap Pemkot Samarinda dapat bersikap lebih peka dan memberi ruang keadilan bagi para tenaga honorer yang belum berhasil melewati seleksi PPPK.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap perjuangan mereka.
“Pemerintah harus hadir, harus menyapa dan memperhatikan mereka. Jangan biarkan mereka merasa diabaikan setelah sekian lama berkontribusi,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda)