Timesnusantara.com — Samarinda. Ketimpangan akses logistik di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali mencuat dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kalimantan Timur, Senin (28/7/2025). Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyuarakan urgensi langkah cepat dan konkret untuk meringankan beban distribusi barang kebutuhan pokok bagi warga di wilayah paling barat Kaltim itu.
Dalam pandangannya, Ekti menekankan pentingnya penerapan subsidi ongkos angkut sebagai solusi sementara yang realistis.
Ia menilai, kondisi geografis Mahulu yang hanya memiliki jalur distribusi utama melalui Sungai Mahakam menjadikan wilayah tersebut sangat bergantung pada cuaca dan kondisi alam.
“Begitu air surut atau riam muncul saat kemarau, jalur transportasi terputus. Riam Udang, Riam Alo, dan Riam Panjang itu jadi hambatan besar. Ini bukan soal jarak, tapi soal akses yang benar-benar terbatas,” ujar Ekti.
Ia menambahkan bahwa meskipun jalan darat mulai dibuka, efektivitasnya masih jauh dari memadai. Jalur dari Ujoh Bilang menuju Long Apari dan Long Pahangai, misalnya, belum bisa dimanfaatkan optimal karena infrastruktur dasar belum sepenuhnya siap.
“Memang sudah ada pembukaan badan jalan, tapi belum layak untuk distribusi logistik skala besar. Padahal, kebutuhan masyarakat tak bisa menunggu,” ujarnya lagi.
Ekti mengungkapkan bahwa Pemkab Mahulu sebenarnya telah merancang bantuan subsidi angkut bagi warganya.
Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan di lapangan harus dipastikan tepat sasaran.
“Saya sudah komunikasi dengan teman-teman di DPRD Mahulu, dan mereka menyatakan sudah ada anggaran untuk bantuan ongkos angkut. Sekarang tinggal bagaimana realisasinya bisa cepat dan menjangkau yang benar-benar butuh,” terangnya.
Tak hanya mendesak pemerintah kabupaten, Ekti juga mengingatkan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim agar tidak lepas tangan terhadap permasalahan daerah perbatasan.
Menurutnya, keadilan dalam akses logistik adalah hak semua warga, tanpa memandang lokasi geografis.
“Sudah sempat saya sampaikan juga ke Pak Gubernur. Solusi jangka pendek yang bisa segera dilakukan itu ya subsidi angkut. Kita bicara soal keadilan dan hak dasar masyarakat,” pungkas Ekti.
Langkah subsidi ini diharapkan mampu menekan selisih harga barang pokok antara Mahulu dan wilayah lain di Kaltim yang selama ini terlampau tinggi. (Adv/dprdkaltim)