Timesnusantara.com – KUKAR. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Bankaltimtara memperkuat komitmen layanan keuangan yang inklusif melalui peresmian Ruang Layanan Prioritas di Cabang Tenggarong, Senin (4/8/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Adji Muhammad Arifin, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, sejumlah pimpinan OPD, perwakilan OJK, dan Bank Indonesia.
Ruang layanan ini berlokasi di belakang Kantor Cabang Bank Kaltimtara Tenggarong.
Fasilitas ini tidak sekadar bentuk peningkatan mutu pelayanan, tetapi juga strategi memperluas jangkauan program Kredit Kukar Idaman (KKI) yang terus berkembang.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa KKI akan terus disempurnakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu perubahan signifikan yakni peningkatan plafon kredit dari Rp 50 juta menjadi Rp500 juta per debitur.
Program yang semula ditujukan sebagai solusi dari jeratan rentenir ini kini telah menjangkau lebih dari 1.700 pelaku usaha, dengan total pembiayaan mencapai Rp36 miliar. Tingkat gagal bayarnya pun tercatat sangat rendah, di bawah 3 persen, menandakan keberhasilan program dari sisi kepercayaan dan pengelolaan risiko.
Aulia menjelaskan, pola pencairan dan pelunasan kredit dirancang sesuai siklus usaha masyarakat. Petani, nelayan, hingga peternak mendapatkan fleksibilitas pembayaran sesuai waktu panen atau hasil produksi. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dan mendukung keberlangsungan usaha produktif.
“Kalau panen baru bisa dilakukan bulan ketiga, maka cicilan dimulai setelah itu. Ini yang membedakan KKI dengan pinjaman biasa,” ucap Aulia.
Keberadaan Ruang Layanan Prioritas menjadi pelengkap penting dari program ini. Selain mendekatkan akses keuangan kepada pelaku usaha kecil, fasilitas ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan di tingkat masyarakat desa.
Kerja sama Pemkab Kukar, Bankaltimtara, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi penguat sistem agar distribusi kredit berlangsung aman dan bertanggung jawab. Edukasi pun digencarkan untuk mencegah masyarakat jatuh ke pinjaman ilegal.
Dengan plafon yang lebih besar, Aulia berharap lebih banyak usaha kecil di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat bisa tumbuh mandiri. Terutama mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pembiayaan resmi.
“Kredit ini untuk masyarakat yang mau berkembang, tapi selama ini tertahan karena akses. Jadi kita buka pintunya, tapi tetap jaga keamanannya,” tutup Aulia.