Timesnusantara.com — Samarinda. Tahapan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2026 kini memasuki hari ketiga.
Seluruh proses berjalan lancar dan mengikuti mekanisme resmi yang telah disepakati bersama antara DPRD, Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, memastikan bahwa hingga tahap ini tidak ditemukan adanya penyimpangan arah penggunaan anggaran.
Ia menegaskan setiap alokasi akan dicermati secara detail demi memastikan tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan kota.
“Untuk 2026 itu aman saja, masih sesuai koridor. Intinya kita akan mencermati dan mengevaluasi, apakah peruntukannya sesuai atau tidak. Jangan sampai ada hal yang tidak sesuai, dan sampai hari ini semuanya aman,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Iswandi menjelaskan, proses pembahasan PPAS memiliki alur yang ketat. Materi dibahas secara bertahap, mulai dari pendapatan, belanja, hingga penganggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hari ketiga pembahasan ini masih sesuai aturan. Paripurnanya, kalau tidak salah tanggal 15 Agustus, jadi masih lama,” terangnya.
Menurutnya, urutan pembahasan ini penting untuk memastikan kesinambungan perencanaan. Hari pertama fokus pada sumber pendapatan daerah, hari kedua menelaah belanja, dan hari berikutnya mengurai rincian anggaran tiap OPD.
“Ada tahap-tahapnya, kemarin kita membahas masalah pendapatan, hari ini belanja, besok penganggarannya per OPD,” jelasnya.
Ia menilai Pemerintah Kota Samarinda sejauh ini tetap konsisten mematuhi ketentuan yang berlaku. Proses pembahasan pun dilaksanakan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Jadi memang semua tahapan kita lalui sesuai aturan, dan sejauh ini saya secara pribadi melihat pemerintah kota masih on the track terhadap anggaran yang diusulkan,” tegasnya.
Rapat paripurna penetapan PPAS 2026 dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus. DPRD optimis seluruh rangkaian pembahasan akan rampung tepat waktu dan menghasilkan keputusan anggaran yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Samarinda. (Adv/drpdsamarinda)