Timesnusantara.com — Samarinda. Suasana tegang sempat menyelimuti kawasan Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (1/9/2025). Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) memadati area depan Gedung DPRD Kaltim, mendesak agar aspirasi mereka tak lagi diabaikan.
Ketegangan mulai mencair ketika sekitar pukul 14.30 WITA, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah legislator lain seperti Abdul Giaz, Husni Fachruddin, Damayanti, Henry Pailan, dan Subandi, keluar dari gedung dewan. Mereka berjalan menuju barikade aparat untuk menemui massa secara langsung.
Menggunakan pengeras suara, Hasanuddin menegaskan bahwa lembaganya siap menjadi jembatan antara mahasiswa dan pemerintah pusat. Ia memastikan aspirasi yang diteriakkan di jalan tidak akan berhenti di gerbang DPRD Kaltim.
“Kami mendengar, kami melihat, dan kami memahami apa yang menjadi keresahan adik-adik mahasiswa hari ini. DPRD Kalimantan Timur berkomitmen untuk menyerap aspirasi ini dan menyampaikannya secara resmi ke DPR RI maupun kementerian terkait,” ujarnya, disambut riuh tepuk tangan massa.
Hasanuddin menjelaskan, semua tuntutan aksi Mahakam akan dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD Kaltim. Dengan begitu, dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum ketika sampai di meja pemerintah pusat.
“Jangan ragukan niat kami. Aspirasi ini akan kami masukkan ke dalam rekomendasi resmi dewan, sehingga tidak sekadar berhenti di sini,” tegasnya.
Langkah DPRD Kaltim menemui massa dinilai penting di tengah desakan publik terkait isu-isu besar seperti penolakan RUU KUHP hingga pengesahan RUU PPRT.
Menurut Hasanuddin, kehadiran dewan di tengah aksi adalah wujud penghormatan terhadap aspirasi mahasiswa.
“Kami ingin memastikan bahwa isu-isu yang diperjuangkan mahasiswa di Samarinda tidak akan terabaikan,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan menggelar rapat internal untuk membahas teknis penyampaian aspirasi. Bagi Hasanuddin, aksi Mahakam menjadi pengingat agar suara rakyat tetap mendapat ruang di parlemen daerah.
“Tugas kami adalah menjembatani suara masyarakat daerah dengan pemerintah pusat. Kami tidak boleh menutup mata,” ujarnya.
Keputusan pimpinan dewan untuk turun langsung terbukti menurunkan tensi di lapangan. Massa yang semula mendesak agar pintu gerbang dibuka mulai bersedia duduk di jalan, mendengarkan penjelasan para legislator.
Meski begitu, beberapa perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa janji dewan harus diikuti langkah nyata. Mereka menuntut adanya bukti tertulis agar aspirasi benar-benar dikirim ke Jakarta.
“Kami tidak ingin ini hanya sekadar kata-kata manis. Kami ingin bukti tertulis bahwa tuntutan rakyat Kaltim benar-benar dikirim ke Jakarta atau pusat,” seru salah satu koordinator aksi melalui pengeras suara.
Menjelang petang, unjuk rasa masih berlanjut meski situasi semakin kondusif. Aparat kepolisian tetap siaga di titik-titik strategis, sementara aktivitas warga dan pedagang kaki lima di sekitar lokasi kembali bergeliat di tengah sorotan publik terhadap jalannya demonstrasi. (Rey)