Timesnusantara.com Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mempercepat pemerataan akses digital di wilayah pedesaan.
Hingga 10 November 2025, program Internet Desa Gratis telah menjangkau 80 persen desa di Kaltim, menjadi tonggak penting dalam mewujudkan transformasi layanan publik dan pendidikan melalui program Gratispol.
Program ini tidak semata memasang jaringan internet, tetapi membangun fondasi layanan digital yang mendukung pendidikan, kesehatan, administrasi desa, hingga penguatan literasi digital di daerah terpencil.
Dengan konektivitas yang semakin luas, warga desa kini dapat mengakses pembelajaran jarak jauh, platform e-learning, dan sistem administrasi pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Total sudah 672 desa terhubung dengan internet gratis. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut pencapaian ini sebagai langkah besar menuju kesetaraan digital.
“Hingga tanggal 10 November, realisasi Internet Desa sudah mencapai 80 persen,” jelas Faisal, Jumat (28/11/2025).
Internet desa juga menjadi komponen inti Gratispol, terutama dalam mendukung mahasiswa penerima UKT gratis dan kebutuhan administrasi pendidikan. Desa yang sudah terkoneksi dapat mengakses sistem data akademik dan komunikasi daring yang menunjang kelancaran program.
Meski demikian, masih terdapat 169 desa yang belum tersambung, termasuk sekitar 40 desa yang tengah menuntaskan proses anggaran perubahan. Penyelesaiannya kini menjadi prioritas utama Pemprov Kaltim.
Untuk memastikan layanan stabil, Diskominfo Kaltim menggandeng tujuh penyedia sekaligus: Telkom, Telkomsat, Telkomsel, Telkomsel Orbit, Icon Plus, Komtelindo, dan Basecamp.
Pendekatan multi-provider ini memungkinkan setiap desa mendapatkan layanan yang paling sesuai dengan medan geografisnya.
“Pendekatan ini penting agar layanan digital untuk pendidikan dalam skema Gratispol tidak terhambat,” kata Faisal.
Mulai Januari 2026, Pemprov Kaltim akan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas jaringan. Jika standar terpenuhi, program ini akan dilanjutkan hingga masa jabatan Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji berakhir pada 2029. Layanan yang tidak memenuhi standar akan diganti untuk menjaga kualitas.
Desa yang belum terjangkau internet umumnya berada di lokasi ekstrem: tidak memiliki listrik, sulit dipasangi fiber optik, atau memiliki medan yang tidak memungkinkan pemasangan jaringan konvensional.
Untuk desa semacam ini, teknologi satelit menjadi satu-satunya solusi. Pemprov juga berkoordinasi dengan Dinas ESDM untuk memasang panel surya agar internet tetap dapat beroperasi.
“Memang, desa-desa yang terakhir ini cukup menantang,” ujar Faisal.
Selain membangun infrastruktur, Pemprov juga mulai menyiapkan program pemanfaatan koneksi internet tersebut. Salah satunya adalah Zoom silaturahmi antara kepala desa dengan gubernur maupun wakil gubernur, sebagai contoh pemanfaatan digital untuk komunikasi pemerintahan.
Akses digital ini turut memperkuat layanan pendidikan Gratispol, mulai dari pendataan mahasiswa, pengiriman dokumen akademik, hingga administrasi kampus–desa yang sebelumnya terkendala lemahnya jaringan.
Dengan capaian 80 persen, Kaltim semakin dekat mencapai pemerataan internet di seluruh 841 desa.
Kemajuan ini menjadi pijakan kuat bagi masyarakat dalam menyongsong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus memperluas akses pendidikan dan layanan publik bagi seluruh warga Kalimantan Timur.
Editor : RF
Penulis : Dani