Timesnusantara.com Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa program unggulan Jospol yang digagas bersama Gubernur Rudy Mas’ud untuk periode 2025–2030 akan menjadi pendorong utama percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Menurutnya, Jospol dirancang sebagai program lintas sektor yang memberi efek berantai di berbagai bidang penting bagi kehidupan warga.
“Jospol adalah inisiatif besar yang mampu menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan cakupan yang luas, manfaatnya akan sangat nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga Kaltim,” ujar Seno pada Jumat (28/11/2025).
Dua program utama—Gratispol dan Jospol—telah ditetapkan sebagai kerangka dasar pembangunan daerah. Gratispol difokuskan pada layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, sementara Jospol diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
Program Jospol mencakup sembilan bidang strategis, mulai dari hilirisasi pertanian berbasis modernisasi, penguatan teknologi di sektor perikanan, kelautan, industri, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sektor pendidikan dan sosial keagamaan, Jospol menghadirkan peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, ustaz pesantren, serta pengelola rumah ibadah.
Selain itu, program ini juga menempatkan pengembangan ekonomi kreatif dan digital sebagai motor penggerak UMKM. Penguatan pariwisata berbasis budaya desa, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga percepatan pembangunan jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional menjadi bagian integral dari agenda besar ini.
Revitalisasi Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi, pusat aktivitas industri, sekaligus destinasi pariwisata turut masuk dalam prioritas. Kemudahan investasi pun disiapkan melalui pemberian insentif serta kemitraan strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Seno mengingatkan bahwa keberhasilan Jospol tidak hanya bertumpu pada pemerintah provinsi, tetapi memerlukan dukungan aktif dari kabupaten/kota, terutama terkait pendanaan dan keselarasan program.
“Kerusakan jalan paling banyak berada pada ruas nasional dan kabupaten. Untuk jalan provinsi, tingkat kerusakan saat ini tinggal sekitar 15 persen,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat mengharmonisasikan program pembangunan mereka dengan agenda Jospol. Dengan sinkronisasi kebijakan, Seno meyakini hasil pembangunan akan lebih cepat dirasakan masyarakat dan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan.
Editor : RF
Penulis : Dani