Timesnusantara.com Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mempercepat transformasi ekonomi menuju model pembangunan hijau yang lebih berkelanjutan. Sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), arah investasi mulai bergeser dari komoditas ekstraktif ke sektor-sektor bernilai tambah seperti perkebunan, energi bersih, dan industri hilirisasi.
Salah satu langkah penting yang kini digarap adalah penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk sektor perkebunan, yang ditargetkan rampung pada akhir 2025. Dokumen ini akan menghimpun daftar proyek siap tawar di subsektor kakao, karet, hingga kelapa sawit, dengan konsep pengembangan yang mengutamakan nilai tambah sekaligus keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa IPRO bukan sekadar dokumen teknis, tetapi fondasi bagi strategi investasi yang lebih terarah.
“Penyusunan dokumen bukanlah tujuan akhir. Diperlukan strategi promosi yang tepat serta pelaksanaan hilirisasi yang konkret agar nilai tambahnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rudy, Minggu (30/11/2025).
Selama puluhan tahun, Kaltim dikenal sebagai salah satu pusat produksi batu bara terbesar di Indonesia. Data Badan Geologi 2024 mencatat cadangan batu bara di provinsi ini mencapai lebih dari 13 miliar ton, atau sekitar 39 persen dari total cadangan nasional. Ketergantungan pada komoditas ekstraktif menjadikan perekonomian daerah sensitif terhadap dinamika pasar global.
Untuk mengurangi kerentanan itu, pemerintah kini fokus memperkuat diversifikasi ekonomi melalui pengembangan perkebunan berkelanjutan, hilirisasi komoditas unggulan, energi terbarukan, serta pariwisata berbasis alam.
Rudy mencontohkan Mahakam Ulu sebagai kawasan yang diproyeksikan menjadi motor pengembangan kakao dan komoditas pertanian lainnya.
“Mahakam Ulu akan dijadikan model pengembangan kakao dan sektor pertanian yang lebih seimbang dengan dominasi kegiatan pertambangan,” jelasnya.
Pemprov juga tengah menyiapkan penguatan Indikasi Geografis Kakao Mahakam Ulu untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional dan global.
Selain itu, Kutai Barat memiliki prospek besar dalam hilirisasi karet seperti pengolahan crumb rubber, sementara Kutai Timur mendorong tumbuhnya industri turunannya melalui promosi investasi di sektor kelapa sawit.
Untuk memastikan berbagai proyek dalam IPRO berjalan efektif, pemerintah telah menetapkan tujuh kawasan industri prioritas, antara lain Kawasan Industri Kariangau (Balikpapan), Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kutai Timur), dan Kawasan Ekonomi Khusus Buluminung (Penajam Paser Utara).
Peningkatan konektivitas juga terus dikebut. Proyek Tol Samarinda–Bontang ditargetkan selesai 2026, melengkapi Tol Balikpapan–Samarinda sebagai koridor logistik menuju IKN. Sementara itu, pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau dan Bandara VVIP IKN akan mempercepat mobilitas logistik dan investasi.
Di sektor energi, pembangunan PLTS dan pabrik biomassa mulai menunjukkan progres sebagai bagian dari visi Kaltim Hijau 2045. Infrastruktur digital seperti jaringan fiber optik dan pusat data regional juga diperluas untuk menunjang investasi sektor teknologi.
Sejumlah capaian investasi pun mulai terlihat. Hingga kuartal III 2025, lima negara menjadi penyumbang terbesar Penanaman Modal Asing (PMA) di Kaltim dengan total nilai lebih dari 480 juta dolar AS, yakni Singapura, Mauritius, Tiongkok, Malaysia, dan Inggris. Capaian ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di luar Pulau Jawa.
Namun demikian, Rudy menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya angka investasi.
“Investasi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.
Kaltim masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kekurangan tenaga kerja terampil, rendahnya literasi digital, dan isu tata kelola lingkungan. Pemerintah merespons dengan menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) dan politeknik industri untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja. Proses perizinan pun terus dipermudah melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Setiap investasi harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kami menargetkan Kaltim menjadi contoh keberhasilan transformasi menuju ekonomi hijau di tingkat nasional,” tutup Rudy.
Dengan sumber daya energi yang melimpah, lebih dari 3 juta hektare lahan produktif, serta dukungan infrastruktur modern, Kaltim kini memasuki fase baru: bergerak dari dominasi pertambangan menuju pusat ekonomi hijau dan inovasi Nusantara.
Editor: RF
Penulis : Dani