Timesnusantara.com Samarinda — Program Gratispol kembali menjadi sorotan setelah muncul evaluasi bahwa manfaatnya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mahasiswa.
Walau biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah ditanggung pemerintah provinsi, banyak mahasiswa masih terbebani biaya hidup selama menjalani studi.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menilai bahwa pemerintah kabupaten/kota memegang peran kunci dalam memperkuat efektivitas program tersebut. Salah satu peluang yang dapat dimaksimalkan ialah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang tersedia di daerah.
“Dana CSR yang dimiliki kabupaten dan kota cukup besar, dan sangat memungkinkan untuk diarahkan guna mendukung kebutuhan pendidikan mahasiswa,” ujar Seno, Senin (1/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar mahasiswa selama ini bukan hanya biaya kuliah, melainkan kebutuhan dasar seperti konsumsi dan akomodasi yang terus meningkat. Tambahan dukungan dari CSR dinilai mampu memberikan ruang aman bagi mahasiswa agar dapat fokus dalam proses belajar.
“Dukungan tambahan untuk biaya makan maupun akomodasi sangat diperlukan agar mahasiswa dapat benar-benar berkonsentrasi pada studinya,” jelasnya.
Seno menegaskan bahwa Gratispol tidak dapat bekerja sendirian. Kolaborasi antara Pemprov dan pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.
“Program Gratispol harus diperkuat melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Tanpa dukungan tersebut, program ini tidak dapat mengatasi seluruh persoalan pendidikan,” tegasnya.
Pemprov juga tengah menyiapkan pola sinergi baru yang memungkinkan dana CSR di daerah diarahkan lebih fokus ke sektor pendidikan. Skema tersebut ditargetkan mulai diterapkan tahun mendatang, dengan harapan pemerintah daerah segera merumuskan mekanisme pemanfaatan CSR yang lebih terarah.
Melalui langkah ini, pemerintah ingin memastikan Gratispol tidak hanya meringankan biaya kuliah, tetapi juga menopang keberlangsungan hidup mahasiswa selama menempuh pendidikan.
Editor : RF
Penulis : Dani