Timesnusantara.com – Samarinda – Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda juga meninjau pembangunan kolam retensi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir di kota tersebut.
Dari hasil pengecekan lapangan, Abdul Rohim mengungkapkan adanya dua catatan utama, yakni terkait kualitas pekerjaan dan belum optimalnya fungsi kolam retensi.
“Dari sisi kualitas, kami menilai pekerjaan masih kurang rapi dan belum sebanding dengan anggaran yang mencapai sekitar Rp28 miliar,” ungkapnya.
Selain itu, kolam retensi belum dapat berfungsi maksimal karena sistem outlet menuju jaringan drainase belum tersambung. Hal ini disebabkan adanya kendala pembebasan lahan pada jalur pembuangan air.
“Air sudah masuk ke kolam, tapi tidak bisa dialirkan keluar. Artinya fungsi pengendalian banjir belum berjalan optimal,” jelasnya.
Pansus menegaskan bahwa setiap proyek harus dipastikan memiliki outcome yang jelas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, hasil temuan ini akan menjadi bahan rekomendasi dalam LKPJ agar perencanaan dan pelaksanaan ke depan lebih matang.
“Kami melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data sesuai kondisi nyata. Semua catatan ini akan kami tuangkan dalam rekomendasi agar tidak terulang di masa mendatang,” tutupnya.
Editor : RF
Sumber : N