Timesnusantara.com – Samarinda – DPRD Samarinda menyoroti persoalan layanan BPJS yang berpotensi berdampak pada masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Anggota DPRD Samarinda, Anhar, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan layanan tetap berjalan.
“Kesehatan itu kebutuhan dasar. Jangan sampai masyarakat kehilangan akses layanan hanya karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Ia menilai persoalan ini harus ditangani secara serius dan tidak berlarut-larut.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi menjadi kunci utama penyelesaian.
“Harus ada komunikasi yang intens agar solusi bisa cepat ditemukan,” katanya.
Anhar juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan ini.
“Kami akan pastikan tidak ada warga yang dirugikan,” ujarnya lagi.
Ia mengingatkan bahwa sektor kesehatan merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar.
“Kalau kesehatan terganggu, dampaknya luas ke masyarakat,” tambahnya.
DPRD berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar masyarakat tidak diliputi kekhawatiran.
Editor : RF
Sumber : A