Timesnusantara.com – Samarinda – DPRD Kota Samarinda memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun kebijakan kerja fleksibel mulai diterapkan di lingkungan pemerintahan.
Anggota DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
“Pelayanan tetap harus maksimal. Sistem kerja bisa menyesuaikan, tapi masyarakat tidak boleh dirugikan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu solusi untuk menjaga efektivitas kinerja aparatur.
“Digitalisasi pelayanan harus dimaksimalkan agar masyarakat tetap mudah mengakses layanan,” tambahnya.
Selain itu, pengaturan jadwal kerja yang jelas juga diperlukan agar pelayanan tatap muka tetap berjalan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal agar kebijakan ini tidak disalahgunakan.
“Jangan sampai fleksibilitas kerja justru menurunkan disiplin ASN,” tegasnya.
DPRD memastikan akan terus memantau implementasi kebijakan tersebut agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Editor : RF
Sumber : A