Timesnusantara.com – Samarinda — Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah mendapat perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, S.T., M.Si, turut hadir dalam evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang membahas penguatan sistem penerimaan daerah dan perluasan kanal pembayaran digital.
“Digitalisasi pajak ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kita ingin PAD Samarinda meningkat, tapi juga harus transparan dan akuntabel. Dengan sistem digital, semua tercatat jelas,” ujar Iswandi.
DPRD menilai pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan akurasi pencatatan, meminimalisir kebocoran, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau masih manual, potensi kebocoran dan human error itu besar. Dengan digital, datanya real time, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga bisa melihat bahwa pajak yang mereka bayar dikelola dengan baik,” tegasnya.
Sistem digital juga diharapkan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi tanpa harus melalui proses administrasi yang terlalu panjang, antri, dan berbelit-belit. Cukup melalui QRIS, e-wallet, atau kanal digital lainnya.
Namun peningkatan PAD harus tetap dibarengi dengan pelayanan yang baik, humanis, dan edukatif. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian, sosialisasi, dan kemudahan mengenai besaran kewajiban, dasar pengenaan, dan mekanisme pembayarannya.
“Jangan hanya menuntut warga bayar pajak, tapi pelayanannya harus diperbaiki dulu. Berikan kemudahan, berikan kepastian. Kalau pelayanan baik, kesadaran masyarakat untuk taat pajak juga akan meningkat,” tambahnya.
DPRD mendorong pemerintah kota terus memperbaiki dan mengintegrasikan sistem agar digitalisasi bukan sekadar perubahan metode transaksi dari tunai ke non-tunai, tetapi menjadi bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah yang menyeluruh dan modern.
PAD yang semakin kuat, transparan, dan berkelanjutan diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Samarinda secara lebih merata.
Editor: RF
Sumber: A