Timesnusantara.com – Samarinda — Keterbatasan anggaran membuat program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Samarinda harus disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah memastikan sekolah dengan kondisi paling mendesak dan membahayakan keselamatan siswa menjadi prioritas utama.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kebutuhan perbaikan sekolah masih banyak ditemukan di berbagai wilayah, baik di dalam kota maupun di kawasan pinggiran Samarinda.
“Kebutuhan perbaikan sekolah itu masih banyak. Ada atap bocor, plafon rusak, toilet tidak layak, ruang kelas yang over kapasitas. Kami di Komisi IV banyak menerima laporan ini dari lapangan,” ujar Sri Puji Astuti.
Usulan perbaikan tersebut berasal dari berbagai jalur, mulai dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD hasil reses, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga hasil kunjungan langsung dan sidak anggota dewan ke lapangan.
“Usulan itu datang dari mana-mana, dari Pokir dewan, Musrenbang, sampai laporan kepala sekolah. Tidak mungkin semuanya ditangani sekaligus dalam satu tahun anggaran. Makanya harus ada skala prioritas yang jelas,” tegasnya.
Menurutnya, tidak seluruh kebutuhan dapat ditangani sekaligus di tengah penyesuaian fiskal daerah. Karena itu, pemerintah melalui Dinas Pendidikan harus memiliki pemetaan yang jelas dan data yang akurat agar anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal dan tepat sasaran.
DPRD juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak membuat kebutuhan mendasar sekolah terabaikan. Penghematan tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam belajar.
“Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan sampai kebutuhan dasar sekolah terabaikan. Kalau ruang kelas rusak, sanitasi tidak layak, itu menyangkut kenyamanan dan kesehatan anak-anak kita. Itu yang harus didahulukan,” tambahnya.
Fasilitas seperti ruang kelas yang layak, sanitasi dan toilet bersih, sarana pembelajaran, meja kursi, serta lingkungan sekolah yang aman dan sehat harus diperhatikan berdasarkan kondisi riil masing-masing satuan pendidikan.
DPRD berharap pemerintah dapat menyusun tahapan perbaikan secara realistis, transparan, dan berkeadilan, sehingga kebutuhan sekolah tetap tertangani secara bertahap meski ruang fiskal daerah mengalami penyesuaian.
Editor: RF
Sumber: A